KPU Khawatir Hoax Juga Warnai Pilkada 2020: Konfliknya Bisa Jadi Besar

KPU Khawatir Hoax Juga Warnai Pilkada 2020: Konfliknya Bisa Jadi Besar

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Selasa, 20 Agu 2019 12:08 WIB
Viryan Aziz (Foto: Dwi Andayani/ detikcom)
Viryan Aziz (Foto: Dwi Andayani/ detikcom)
Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatakan dampak berita bohong atau hoax selama Pemilu 2019 masih terasa hingga sekarang. KPU menyebut berita-berita hoax berpotensi mewarnai Pilkada 2020.

"Menurut kami ya, salah satu yang paling fenomenal terkait hoax pemilu dan banyak lagi contoh-contoh lain. Untuk itu, dampaknya sampai sekarang masih segitu terasa," komisioner KPU, Viryan Aziz, saat Focus Group Discussion (FGD) 'Mengukur dan Menganalisa Hoax dan Ujaran Kebencian yang muncul saat dan setelah Pemilu 2019' di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2019).

Viryan pun bercerita pengalamannya selama berdialog dengan masyarakat. Menurutnya hingga saat ini masyarakat masih mempersoalkan penyelenggaraan Pemilu 2019.

"Tadi malam saya ikut kegiatan setengah harian, dari siang sampe malam, dan sebagian besar audiens itu mempersoalkan penyelenggaraan Pemilu 2019. Sebagian besar di antaranya disinformasi saya jawab singkat saja, insya Allah nanti dalam waktu kurang lebih seminggu saya akan kirim seluruh yang bapak ibu persoalkan datanya dengan lengkap. Saya juga tidak begitu penting menanggapi hoax," ucapnya.


Viryan mengatakan ada pihak yang menilai Pemilu 2019 merupakan gelaran pemilu dengan semburan hoax terbanyak sepanjang sejarah. Bahkan, lanjut dia, mereka menyebut Indonesia menghadapi semburan hoax terberat dalam sejarah pemilu di dunia.

"Ada pihak yang berkata begini, ini adalah hoax pemilu terberat sepanjang sejarah pemilu Indonesia. Ada juga yang berkata lebih jauh lagi ini adalah hoax terberat sepanjang sejarah pemilu di dunia," tuturnya.

Ia juga menceritakan soal rumus pencegahan hoax yang sempat menjadi bahan diskusi sebelum Pemilu 2019 digelar. Viryan menyebut berbagai negara yang juga menggelar pemilu belum menemukan formula konkret dalam menangkal hoax.

"Mengapa demikian? Saya masih ingat ya, sebelum pemilu kami sempat diskusi. Negara-negara yang mengalami hoax pemilu dalam 6 tahun terakhir, itu belum menemukan formula untuk antisipasinya, atau menjawab, menangkal, mengelola, merespons hoax pemilu, dan rasa-rasanya dari negara tersebut yang kita dapat infonya, tidak sedahsyat kita," kata Viryan.


Akibat masifnya hoax di Pemilu 2019, Viryan menyebut ada sejumlah pihak yang menyampaikan aspirasi agar presiden kembali dipilih MPR. Namun, menurut dia, gelaran pemilu sebagai bentuk implementasi demokrasi harus dipertahankan.

"Karena sudah ada yang bilang, misalnya salah satu wacana yang bilang 'Ya sudah kalau Pilpresnya seperti itu, yang pilih MPR saja. Atau tidak perlu lagilah ada pemilihan-pemilihan atau tidak mau ikut lagi hadir di TPS', ini kan tidak baik, sebagian besar karena hoax," kata dia.


Karena itu, Viryan mengatakan penting dilakukan dialog dengan pakar dan instansi terkait seperti Kementerian Kominfo, Cyber Crime Mabes Polri, dan NGO terkait untuk mengurangi dampak hoax di masyarakat. Dia mengatakan, apabila hoax masih terpelihara masyarakat, bukan tidak mungkin, hoax juga akan muncul saat Pilkada 2020. Menurutnya hoax dapat menimbulkan konflik antar masyarakat.

"Dan ada upaya sejumlah pihak yang memelihara ini. Apabila ini tidak bisa kita sikapi secara serius dan baik, dimungkinkan, kualitas Pilkada Serentak 2020 akan penuh dengan hal-hal demikian di tingkat lokal," ujarnya.

"Dan kita, kami sendiri khawatir karena di tingkat lokal, konflik horizontalnya itu jadi besar. Bisa saja kontennya beda, tapi polanya sama dan kita bisa mendeteksi Alhamdulillah bisa kita antisipasi," tegas Viryan.



Simak video KPU: e-Rekap Yes, e-Voting No:

[Gambas:Video 20detik]

(lir/tsa)