Saudi Disebut Beri Jutaan Dolar ke Eks Presiden Sudan al-Bashir

Jakarta - Seorang detektif mengatakan di pengadilan di Sudan bahwa mantan Presiden Omar al-Bashir mengaku menerima jutaan dolar dari Arab Saudi.

Diberitakan BBC, Bashir diajukan ke pengadilan pada hari Senin (19/08) dengan dakwaan melakukan korupsi. Pengacara mengatakan gugatan tersebut tidak berdasar.

Dia diturunkan pada bulan April setelah selama berbulan-bulan terjadi unjuk rasa yang mengakhiri kekuasaannya selama hampir 30 tahun.

Bulan Juni lalu, jaksa penuntut mengatakan mata uang asing dalam jumlah besar ditemukan di dalam sejumlah karung gandum di rumahnya.

• Krisis Sudan: Apa yang sebenarnya terjadi?
• Hemeti: Wakil presiden interim Sudan yang tidak lulus sekolah dan pernah menjadi pedagang unta
• Krisis Sudan: Mengapa yang terjadi di Khartoum mendapat perhatian Saudi, Mesir, Turki, hingga Rusia?

Hari Minggu (18/08), pegiat pro-demokrasi dan pemimpin militer negara itu, yang menjatuhkan Bashir, menandatangani kesepakatan sehingga pemilihan umum dapat dilaksanakan.

Mantan presiden Sudan ini hadir di pengadilan dengan mengenakan pakaian putih dan turban dan duduk di balik jeruji. Dia tidak mengomentari dakwaan itu, lapor kantor berita Reuters.

Pengamanan ketat di luar pengadilan di ibu kota Sudan, Khartoum ketika Bashir tiba, kata para saksi mata.

Pada bulan Juni, Omar al-Bashir muncul pertama kali di depan umum. Apa dakwaannya? (Foto: Reuters)

Bashir dituduh "memiliki mata uang asing, korupsi dan menerima hadiah secara ilegal".

Pada bulan April, penguasa militer Sudan, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan mengatakan lebih dari US$113 juta atau Rp1,6 triliun uang kontan dalam mata uang pound Sudan dan mata uang asing disita di rumah Bashir.

Di bulan Juni, Omar al-Bashir terlihat di depan umum untuk pertama kalinya di luar kantor kejaksaan di Khartoum.

• Krisis Sudan: Bagaimana konflik bermula, mengapa dunia internasional tidak bertindak dan semua yang perlu Anda ketahui
• Krisis Sudan: Militer dituduh memerkosa di tengah unjuk rasa massa, saksi mata mengatakan korban 'menangis dan menjerit'
• Bentrokan di Sudan: KBRI tetapkan 'status siaga' dan siapkan dua tempat perlindungan untuk WNI

Tim pembela mantan presiden tersebut menolak seluruh dakwaan.

Pemimpin yang digulingkan tersebut dijadwalkan diadili pada bulan Juli - tetapi sidang kemudian ditunda karena alasan keamanan.

Unjuk rasa terjadi selama berbulan-bulan di Sudan.Dakwaan lain termasuk pembunuhan pengunjuk rasa (Foto: EPA)

Pada bulan Mei, jaksa menuntut Bashir melakukan penghasutan dan terlibat dalam pembunuhan para pengunjuk rasa.

Gugatan tersebut terkait dengan terbunuhnya seorang dokter pada unjuk rasa yang mengakhiri kekuasaan Bashir pada bulan April.

• Mengapa orang di Sudan menyimpan uang di bawah kasur?
• Gejolak di Sudan, imam masjid dilarikan dari amukan massa antipemerintah
• Tagar BlueforSudan: Penghormatan bagi para pemrotes yang tewas

Dokter tersebut sedang merawat demonstran yang terluka di rumahnya di Khartoum, ketika polisi menembakkan gas air mata ke gedung.

Saksi mata mengatakan kepada BBC bahwa dokter tersebut ke luar dengan mengangkat tangannnya ke atas dan mengatakan kepada polisi bahwa dirinya seorang dokter, tetapi dia tetap ditembak.

Mohamed Hamdan "Hemeti" Dagolo berjanji mematuhi kesepakatan. Peralihan ke demokrasi? (BBC)

Pengadilan Bashir akan dipandang sebagai ujian apakah penguasa baru dapat mengatasi dugaan kejahatan yang dilakukan rezim sebelumnya.

Pada hari Sabtu lalu (17/08), dewan militer Sudan yang mengambil alih kekuasaan setelah Bashir diturunkan, dan aliansi oposisi sipil menandatangani kesepakatan pembagian kekuasaan.

Persetujuan tersebut menciptakan dewan pemerintah baru, terdiri dari kelompok sipil dan para jenderal, untuk merintis jalan bagi dilaksanakannya pemilihan umum dan pemerintahan sipil.

Mohamed Hamdan "Hemeti" Dagolo, yang dipandang umum sebagai orang paling berkuasa di Sudan, berjanji akan mematuhi kesepakatan.

Para anggota dewan kedaulatan baru dijadwalkan mengucapkan sumpah jabatan pada hari Senin, tetapi upacara ditunda selama 48 jam atas permintaan pegiat pro-demokrasi, lapor kantor berita Reuters yang mengutip pernyataan juru bicara militer.

(dnu/dnu)