Senin 19 Agustus 2019, 11:36 WIB
Rusuh Manokwari, Mendagri Minta Kepala Daerah Tak Bicara Pancing Provokasi
Mendagri Tjahjo Kumolo (Jefrie NS/detikcom)
FOKUS BERITA:
Rusuh di Tanah Papua
Jakarta -
Mendagri Tjahjo Kumolo meminta semua kepala daerah menahan diri mengeluarkan pernyataan (statement) terkait rusuh di Manokwari, Papua Barat. Rusuh massa di Manokwari berawal dari unjuk rasa terkait peristiwa di Jawa Timur.
"Semenjak adanya pernyataan dan kejadian di Malang dan di Jawa Timur, Kemendagri sudah membentuk tim monitoring, terus memonitor dengan Kesbangpol," kata Tjahjo kepada wartawan di kantornya Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2019).
Selain itu, Mendagri meminta Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) berkoordinasi dengan forum komunikasi daerah. Kepala daerah diminta tidak mengumbar pernyataan yang bisa memicu provokasi.
"Yang intinya satu, kami meminta kepada para pejabat, baik gubernur, bupati, wali kota, maupun perangkat untuk menahan diri, tidak terlalu mengumbar berbagai pernyataan yang bisa menimbulkan emosi warganya," sambungnya.
Mendagri rencananya memanggil Gubernur Papua Barat, Papua, dan Jawa Timur. Mendagri ingin para kepala daerah duduk bersama menindaklanjuti peristiwa yang memicu provokasi berujung kerusuhan di Manokwari.
"Sebenarnya (dipanggil) besok pagi. Tapi karena gubernur harus hadir di daerahnya masing-masing, karena tanggung jawab wilayahnya masing-masing, akan kami tunda dulu menunggu kesiapan gubernur Papua dan Papua Barat serta gubernur Jawa Timur juga," imbuhnya.
Sebelumnya, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan massa pengunjuk rasa merusak bangunan DPRD dan eks kantor gubernur Papua Barat. Negosiasi masih dilakukan dengan para pengunjuk rasa.
Dedi menyebut ada 3 polisi terluka saat upaya negosiasi. Karena itu, aparat lebih dulu ditarik mundur untuk menenangkan massa.
"Dari kepolisian 3 orang korban: satu luka Karoops dan dua anggota. Saat negosiasi wagub, pangdam, ada provokasi lemparan batu," ujar Dedi.
Tonton video Unjuk Rasa di Manokwari Rusak dan Bakar Fasilitas Umum:
(fdn/fjp)
"Semenjak adanya pernyataan dan kejadian di Malang dan di Jawa Timur, Kemendagri sudah membentuk tim monitoring, terus memonitor dengan Kesbangpol," kata Tjahjo kepada wartawan di kantornya Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2019).
Selain itu, Mendagri meminta Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) berkoordinasi dengan forum komunikasi daerah. Kepala daerah diminta tidak mengumbar pernyataan yang bisa memicu provokasi.
"Yang intinya satu, kami meminta kepada para pejabat, baik gubernur, bupati, wali kota, maupun perangkat untuk menahan diri, tidak terlalu mengumbar berbagai pernyataan yang bisa menimbulkan emosi warganya," sambungnya.
Mendagri rencananya memanggil Gubernur Papua Barat, Papua, dan Jawa Timur. Mendagri ingin para kepala daerah duduk bersama menindaklanjuti peristiwa yang memicu provokasi berujung kerusuhan di Manokwari.
"Sebenarnya (dipanggil) besok pagi. Tapi karena gubernur harus hadir di daerahnya masing-masing, karena tanggung jawab wilayahnya masing-masing, akan kami tunda dulu menunggu kesiapan gubernur Papua dan Papua Barat serta gubernur Jawa Timur juga," imbuhnya.
Sebelumnya, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan massa pengunjuk rasa merusak bangunan DPRD dan eks kantor gubernur Papua Barat. Negosiasi masih dilakukan dengan para pengunjuk rasa.
Dedi menyebut ada 3 polisi terluka saat upaya negosiasi. Karena itu, aparat lebih dulu ditarik mundur untuk menenangkan massa.
"Dari kepolisian 3 orang korban: satu luka Karoops dan dua anggota. Saat negosiasi wagub, pangdam, ada provokasi lemparan batu," ujar Dedi.
Tonton video Unjuk Rasa di Manokwari Rusak dan Bakar Fasilitas Umum:
(fdn/fjp)
