PPP: Kalau Mau 10 Pimpinan MPR Harus Revisi UU MD3

Jakarta - Usul penambahan jumlah pimpinan MPR mengemuka setelah kursi Ketua MPR banyak diperebutkan partai politik. PPP menyatakan usulan penambahan jumlah ataupun mempertahankan jumlah pimpinan seperti periode saat ini perlu melalui revisi UU MD3.

"Ya kita harus revisi (UU MD3), kalau 10 harus melalui... Wong mengembalikan, tetap mempertahankan 8 (pimpinan) aja harus revisi. Sebab di revisi yang terakhir itu dikatakan pimpinan MPR untuk 2019-2024 itu kan lima, kembali menjadi lima," kata Sekjen PPP Arsul Sani di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (18/8/2019).

"Artinya kalau yang sekarang mau dipertahankan (8 pimpinan), ya harus direvisi lagi. Revisi khusus pasal itu saja," imbuhnya.

Arsul mengatakan MPR merupakan tempat semua fraksi bermusyawarah, sehingga keinginan dari partai di luar Koalisi Indonesia Kerja (KIK) juga perlu didengar. Anggota Komisi III itu menyatakan revisi UU MD3 sangat mungkin dilakukan.

Baca juga: Ketua MPR soal Amendemen UUD 1945: Hanya soal GBHN, Nggak Boleh yang Lain

"Ya memang DPR itu kan kerjaannya membuat undang-undang, antara lain itu ya mengubah, mengamendemen, merevisi, ya sangat mungkin, why not? Hanya kan apakah itu akan berjalan atau tidak, saya kira itu nanti menunggu juga kesepakatan seluruh fraksi, tidak hanya yang ada di KIK," jelasnya.

Usulan penambahan jumlah pimpinan MPR menjadi sepuluh sebelumnya disampaikan Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay. Lantas, apakah PPP lebih condong ke pimpinan MPR sejumlah lima, delapan, atau sepuluh?

"Kalau PPP tidak condong itu. Yang penting PPP dapet (kursi) aja," ujar Arsul.

Baca juga: Lewat Pantun, Ketua MPR Ajak Warga Kembali Bersatu

Seperti diketahui, dalam UU MD3 Pasal 427C, pimpinan MPR setelah hasil Pemilu 2019 terdiri atas satu ketua dan empat wakil. Pimpinan dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam satu paket yang bersifat tetap.

Tiap fraksi dan kelompok anggota dapat mengajukan satu orang bakal calon pimpinan MPR. Kemudian, pimpinan MPR dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna MPR.



Komposisi Kabinet Jokowi: 55% Profesional, 45% Parpol:

[Gambas:Video 20detik]

(azr/rvk)