PDIP: Jika Tunjangan Tetap Cair, Lebih Baik Bagi ke Rakyat

Jakarta - Sebagai partai oposisi, DPP PDI Perjuangan (PDIP) terus mencoba kritis terhadap kebijakan pemerintah. PDIP menilai, kenaikan tunjangan dana operasional DPR sebesar Rp 10 juta merupakan pengalihan isu terhadap banyaknya persoalan akibat kenaikan harga BBM. Kalau pun dana tersebut tetap cair, lebih baik dana tersebut diberikan langsung kepada rakyat miskin. "DPP PDIP meminta fraksi agar tidak menjadi inisiator terhadap pencairan dana tunjangan operasional tersebut. Tapi ini adalah upaya pengalihan mutakhir, terkait kenaikan harga BBM," kata Sekjen PDIP Pramono Anung kepada wartawan di sela-sela acara briefing DPP PDIP terhadap fraksi PDIP di Kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (23/10/2005).DPP PDIP juga menyampaikan agar fraksi memperhatikan persoalan-persoalan akibat pemberian konpensasi BBM. Pemberian yang sebenarnya bertujuan untuk kesejahteraan rakyat, justru menjadi ajang penyelewengan untuk kepentingan pribadi.Fraksi juga diminta mengantisipasi mengenai keterlibatan TNI dalam politik praktis. "Soal koter, kita tidak berpolemik. Tapi kita menolak TNU terlibat politik praktis," tandasnya.DPP PDIP juga meminta fraksi memperhatikan RUU Perpajakakan dan meminta aparat bertindak tegas mengenai pengrusakan tempat ibadah. Sedangkan mengenai percaloan, DPP akan mengambil tindakan tegas atas kadernya yang terbukti melakukan praktek kotor tersebut.Pramono berjanji tidak akan melindungi apabila kader-kadernya terlibat. Namun dia meminta agar Badan Kehormatan (BK) DPR bersikap independent dan tidak melakukan penghakiman. "BK bukanlah hakim dan jaksa. Kita terbuka, partai akan mengambil langkah organisatoris. Kita tidak akan melindungi," ujar pria berkacamata ini. (atq/)