Pengamat: Biarkan Buruh Demo 40 Hari, PT Musi Mas Biadab
Minggu, 23 Okt 2005 17:03 WIB
Pekanbaru - Kritikan terhadap PT Musi Mas terus berdatangan. Perusahaan yang mensyaratkan karyawatinya menunjukkan bukti haid untuk mengambil cuti haid dengan merogoh kemaluan itu dinilai bersikap biadab. Perusahaan itu tak merespon aksi buruhnya yang telah berlangsung 40 hari. Penilaian itu disampaikan Ketua LSM Belanesia, LSM yang bergerak di bidang sosial, Marganti Manaloe kepada detikcom, Minggu (23/10/2005)."Kalau masih ada, di atas biadap dan tidak menusiawi, itulah prilaku perusahan PT Musi Mas. Hari ini sudah memasuki ke 40 hari mereka menggelar aksi demo. Tapi tidak juga ada perhatian perusahaan. Bukankah ini benar-benar tidak manusiawi?" kata Marganti. Menurut Marganti, masalah buruh PT Musi Mas sangat kompleks. Masalah itu mulai dari persoalan hak buruh sampai ke isu cuti haid mesti menujukan kemaluan. Persoalan paling mendasar buruh itu sebenarnya adalah para buruh ini sengaja diombang-ambingkan pihak perusahaan. PT Musi Mas membawa ratusan buruh yang sebagian besar dari Sumatera Utara ketika akan mengembangkan usahanya di Riau. Para buruh itu awalnya sebagai temeng untuk membela perusahaan dalam mencaplok tanah-tanah ulayat di Riau. "Tapi begitu perusahaan sudah mulai berjalan baik, buruh ini akan disingkirkan. Inilah persoalan yang paling mendasar. Prilaku ini benar-benar tidak beradab," kata Marganti.Rata-rata buruh itu, jelas Marganti, sudah 10 tahun mengabdi di perusahaan tanpa dilengkapi administrasi. Dari 700 buruh yang ada di Kabupaten Pelalawan-Riau ini tidak satupun di antara mereka yang diangkat menjadi karyawan. Tidak menyertakan administrasi buruh secara lengkap itu, merupakan indikasi kalau perusahaan telah sengaja menggelapkan dana pajak pendapatan. Mestinya pemerintah Kabupaten Pelalawan bisa berbuat bijak dalam membela hak buruh. "Dengan tidak menyertakan sebagai karyawan, pemerintah sendiri sudah kehilangan dana pajak pendapatan dari perusahaan tersebut," kata Marganti. Kini ratusan buruh itu berharap kepada DPRD Riau untuk bisa menjembatani masalah yang mereka hadapi. Marganti berharap DPRD Riau bisa membantu menghasilkan keputusan bijak yang berpihak pada nasib buruh."Kita tidak ingin masalah ini larut tanpa solusi. Kasihan anak-anak yang rentan terhadap penyakit. Apalagi selama mereka demo di Pekanbaru, cuaca sangat tidak bersahabat. Hujan terus mengguyur. Lantas kalau anak anak-anak ada yang jatuh sakit, siapa yang bertanggung jawab," kata Marganti.
(iy/)











































