"Ini hal yang terbuka untuk dimusyawarahkan," kata Sekjen PPP Arsul Sani kepada wartawan, Sabtu (17/8/2019).
Arsul menyebut partai politik memang mempunyai hak membahas distribusi kepemimpinan di parlemen periode 2019-2024, termasuk soal pimpinan MPR. Dia mengakui ada beberapa partai politik di koalisi Jokowi yang berkomunikasi dengan Gerindra terkait hal ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Arsul menegaskan komunikasi antara sejumlah partai di koalisi Jokowi dan Gerindra hanya membahas parlemen, bukan soal peluang bergabung ke pemerintah. Dia menyebut soal apakah Gerindra masuk kabinet Jokowi sepenuhnya diserahkan kepada presiden.
"Namun kalau soal koalisi dalam pemerintahan ke depan, maka wilayah utamanya tentu pada presiden terpilih, yakni Pak Jokowi. Pertemuan Gerindra dengan PDIP dan juga ketika bertemu dengan PPP tidak membicarakan soal koalisi di pemerintahan. Kami lebih banyak diskusi bagaimana pembangunan yang akan datang bisa lebih tepat guna, hasil guna, dan memanfaatkan seluruh potensi anak bangsa," beber Arsul.
Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding sebelumnya menyebut ada partai-partai pengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang merasa cukup dalam hal koalisi. Namun dia mengatakan masih ada kemungkinan Gerindra bergabung dalam paket pimpinan MPR.
"Adalah (kemungkinan Gerindra masuk koalisi). Kalau di MPR ada," kata Karding di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).
Kursi Ketua MPR untuk Golkar, ARB: Haruslah!:
(gbr/fdn)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini