"Pidato kan yang disampaikan adalah kerangka besar dan yang utama dalam 5 tahun ke depan. Beliau menekankan yang utama berkaitan dengan human resources atau human capital. Jadi memang penekanan pada pidato presiden kali ini adalah di sana, bukannya persoalan mengenai HAM," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Sabtu (17/8/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena praktis persoalan HAM, yang memang semua negara memiliki persoalan HAM, tapi tidak menjadi hal yang terutama pada saat ini. Pada saat ini, kalau kita mau keluar dari negara menengah menjadi negara maju, maka persoalan human capital menjadi utama. Jadi pidato itu mengenai human capital," jelas Pramono.
Adapun fokus pemerintah dalam lima tahun ke depan adalah pembangunan SDM berkualitas. Itu merupakan janji kampanye Jokowi.
"Maka pemerintah saat ini sedang menyiapkan talent mapping kemudian dan juga terutama di pariwisata, tenaga kerja yang terampil," kata Pramono.
Sebelumnya, Komnas HAM menyayangkan pidato kenegaraan Jokowi dalam sidang bersama anggota DPD-DPR tak menyinggung penuntasan pelanggaran HAM. Komnas HAM menilai pidato Jokowi tak lagi menitikberatkan pada penyelesaian pelanggaran HAM.
"Sangat disayangkan pidato presiden saat ini tidak lagi menjadikan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat sebagai narasi politik kenegaraan Presiden. Hal yang sangat memprihatinkan karena Presiden memberikan sinyal mundur dalam penyelesaian pelanggaran HAM yang berat," kata komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, dalam keterangannya, Jumat (16/8).
Jokowi jadi Inspektur Upacara, OSO Baca Teks Proklamasi:
(dkp/idn)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini