Walhi: Tolak Perkebunan Sawit di Perbatasan Kalimantan

Jakarta - Rencana pemerintah untuk membangun perkebunan sawit terbesar di sepanjang sejarah perbatasan Kalimantan-Serawak-Malaysia Timur menuai protes yang cukup keras dari sejumlah kalangan, khususnya sejumlah organisasi lingkungan.Direktur Eksekutif Nasional Walhi Chalid Muhammad, menengarai pembukaan lahan dan perubahan peruntukan menjadi perkebunan kelapa sawit pada kawasan hulu akan menyebabkan pendangkalan pada sungai-sungai yang ada."Ini akan menimbulkan inefisiensi pada anggaran pembangunan daerah setempat. Banjir akan menjadi ritual baru di Kalimantan, disamping kebakaran hutan," kata Chalid Muhammad dalam keterangan persnya yang diterima detikcom Sabtu (22/10/2005).Walhi juga mempertanyakan, alasan pemerintah untuk membuka kawasan ini dikarenakan faktor keamanan perbatasan. Menurut Chalid, ketidaksanggupan pemerintah atau TNI dalam menjaga perbatasan tidak seharusnya dibayar mahal oleh rakyatnya sendiri dengan sejumlah bencana yang akan muncul."Perkebunan ini akan merusak area tangkapan air di perbatasan Serawak. Komunitas Dayak di Kalimantan akan tersingkir jika perkebunan ini dilanjutkan. Saya takut tidak akan ada lagi hutan alam di Borneo," ujar Chalid.Untuk itu, Walhi meminta kepada pemerintah untuk menghentikan segera rencana pembangunan kelapa sawit di perbatasan. Karena Chalid menilai, pembangunan tersebut jauh di atas ambang batas daya dukung lahan."Pembangunan dan peningkatan kesejahteraan tidak harus dijawab dengan perubahan fungsi atau peruntukan kawasan. Ada banyak pilihan hasil hutan non kayu seperti rotan dan damar yang jauh lebih ramah terhadap ekosistem. Namun sayangnya ini tidak pernah mendapat penanganan maksimal dari pemerintah," ungkap Chalid. (ahm/)