Jokowi Sebut Regulasi Sangat Ruwet, Ahli Beberkan Penyebabnya

Jakarta - Pidato Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan MPR yang menyebutkan bahwa banyak UU yang menyulitkan rakyat sehingga harus dibongkar. Hal itu dinilai oleh pengamat hukum tata negara merupakan hal yang sangat relevan.

"Salah satu poin pidato Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan MPR yang menyebutkan bahwa undang-undang yang menyulitkan rakyat harus dibongkar itu sangat relevan dan mencerminkan realita terhambatnya penyelenggaraan pembangunan akibat regulasi yang bermasalah," ujar pengamat hukum tata negara dari Universitas Udayana Jimmy Zevarius Usfunan sebagaimana dilansir Antara, Jumat (16/8/2019).

Baca juga: Jokowi, Pengakuan, dan Pembuktian

Menurut Jimmy setidaknya ada dua hal yang menyebabkan regulasi bermasalah. Yang pertama adalah adanya aturan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang hanya mengatur kewajiban harmonisasi pada level RUU, RPP dan Rancangan Perpres.

Aturan ini dinilai Jimmy menyebabkan peraturan perundang-undangan di bawahnya, seperti peraturan menteri, peraturan kelembagaan atau komisi menjadi tidak sinkron satu sama lain.

"Oleh sebab itu diperlukan revisi undang-undang tersebut, di masa depan," ujar Jimmy.

Permasalahan kedua dinilai Jimmy adalah tidak ada kewajiban koordinasi dan pengawasan oleh kementerian yang berkaitan dengan urusan dalam substansi suatu peraturan daerah yang hendak dibuat.

"Misalnya, Pemda mau buat Perda terkait lingkungan hidup, namun tidak ada kewajiban koordinasi langsung dengan kementerian lingkungan hidup," jelas Jimmy.

Baca juga: Jokowi Sindir Kunker, Anies Singgung Kemampuan Bahasa Internasional

Jimmy lalu memberikan contoh bahwa untuk pengawasan oleh kementerian terkait secara langsung, terdapat 34 Provinsi di Indonesia dan lebih dari 500 kabupaten atau kota yang ada di Indonesia yang mengalami dampak yaitu adanya kebijakan yang tidak sinkron.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa meskipun pihaknya memberikan apresiasi atas capaian di bidang legislasi, namun DPR tetap diharapkan memberikan dukungan kepada pemerintah untuk mereformasi perundang-undangan.

"Undang-undang yang bertabrakan satu dengan yang lain harus kita selaraskan. Undang-undang yang menyulitkan rakyat harus kita bongkar. Undang-undang yang menghambat lompatan kemajuan harus kita ubah," ujar Jokowi.


Ketua DPR: Jangan Terjebak pada Regulasi Ruwet

[Gambas:Video 20detik]

(asp/asp)