detikNews
Jumat 16 Agustus 2019, 15:11 WIB

Soal Amandemen Terbatas, PDIP Sependapat dengan Jokowi

Alfi Kholisdinuka - detikNews
Soal Amandemen Terbatas, PDIP Sependapat dengan Jokowi Foto: Aditya Mardiastuti-detikcom
Jakarta - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memastikan tidak ada perbedaan pandangan soal amandemen terbatas UUD 45 dengan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, apa yang disampaikan oleh Jokowi terkait dengan amandemen terbatas tidak ada perbedaan fundamental dengan PDI Perjuangan.

"Amandemen terbatas hanya bersentuhan dengan haluan negara, tidak mengubah tata cara presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Jadi pendapat PDI Perjuangan sama dengan Presiden. Hanya ada yang melakukan framing sehingga dipersepsikan berbeda," ujaranya dalam keterangan tertulis, Jumat (16/8/2019).

Demikian halnya terhadap pendapat Jokowi, bahwa dunia telah bergerak cepat dan dinamis sehingga harus direspons cepat. Hasto menilai, Kecepatan itu instrumen, akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang bergerak revolusioner.


"Kecepatan itu mendinamisir. Namun mengelola negara tetap berpijak pada hal fundamental, yakni haluan negara. Implementasi strategisnya diperlukan kebijakan operasional seperti penelitian, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, SDM yang handal dan lain-lain," sebutnya.

Contoh sederhana, lanjut Hasto, ketika hari ini Jokowi memindahkan Ibu Kota Negara ke Kalimantan. Keputusan ini cepat, menjawab berbagai tantangan. Namun keputusan tersebut harus diletakkan dalam cara pandang jauh ke depan, melampaui dimensi waktu 50-100 tahunan, bahkan lebih.

"Keputusan tersebut juga harus dilihat dalam perspektif geopolitik dan geostrategis, yang dalil pokoknya sama, namun implementasinya bisa dipengaruhi oleh dinamika politik global-internasional dan perkembangan teknologi. Cita-cita pokoknya tetap sama, yakni Indonesia membangun peradaban dunia melalui suatu tatanan dunia baru yang anti penjajahan dan penindasan," jelasnya.

Dengan demikian untuk urusan pemindahan ibu kota, dikatakannya, diperlukan haluan negara agar utuh cara pandangnya. Sekiranya presiden pasca 2024 mengubah hal tersebut hanya karena undang-undang bisa diubah, maka disitulah terjadi ketidak pastian arah pembangunan.

"Karena itulah mengapa haluan negara diperlukan sebagai tanggung jawab, konsistensi, dan kepastian bagi arah masa depan dengan landasan politik yang kuat, yakni ketetapan MPR," tambahnya.

Lebih jauh, dia memaparkan, penataan sistem politik Indonesia telah dilakukan melalui amandemen sebanyak empat kali. Amandemen sebelumnya dilakukan berdasarkan euforia demokrasi dan agenda reproduksi gaya politik global, one man one vote, yang ternyata bersifat kapitalistik-liberal dan penuh dengan transaksi politik uang serta mahal.


Sedangkan, amandemen terbatas ini hanya khusus menyentuh haluan negara. Suatu kebijakan pokok yang menempatkan ideologi Pancasila sebagai dasar dan bintang pengarah.

"Suatu perencanaan menyeluruh yang mengikat seluruh lembaga negara, mengintegrasikan pemerintah pusat dan daerah, dan menentukan arah masa depan rakyat Indonesia, sehingga derap pembangunan negara berjalan seirama, berkesinambungan, dan membentuk kedaulatan politik, ekonomi, dan kebudayaan sebagai satu kesatuan," terangnya.

Terakhir dia mengingatkan, Indonesia sebagai pertemuan peradaban besar dunia memiliki tanggung jawab untuk mencapai taraf kemajuan dalam seluruh bidang kehidupan, termasuk tanggung jawab bagi masa depan dunia yang lebih damai dan berkeadilan.

"Jadi haluan negara adalah tugas sejarah untuk solidnya pergerakan kemajuan Indonesia Raya," pungkasnya.




Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,3% Tahun 2020:

[Gambas:Video 20detik]


(prf/ega)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed