detikNews
Kamis 15 Agustus 2019, 20:42 WIB

ERP Jakarta Akan Dibahas Ulang

Arief Ikhsanudin - detikNews
ERP Jakarta Akan Dibahas Ulang Foto: Pradita Utama/detikcom
Jakarta -

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan pembahasan electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar akan dibahas ulang. Salah satu alasannya adalah rekomendasi dari Kejaksaan Agung (Kejagung) dan adanya teknologi terbaru.

"Dari pihak kejaksaan sudah mengirimkan surat, menyampaikan bahwa proses tender harus diulang dan kita harus melakukan ulang dan sekarang kita sedang membahas bersama dengan Kementerian Kominfo, khususnya Dirjen Aplikasi (APTIKA)," ujar Anies kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (15/8/2019).

Anies tidak merinci alasan Kejagung merekomendasikan proses berhenti. Dia hanya menyebut akan mengulang pembahasan dari awal.

"Yang kemarin itu selesai. Sekarang kita mulai babak baru," kata Anies.

Soal payung hukum pun akan dibuat ulang. Padahal Anies sudah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pengendalian Lalu Lintas dengan Pembatasan Kendaraan Bermotor Melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik.

"Nanti sudah ada pembicaraan itu baru kita lakukan langkah hukumnya," sambung Anies.

Soal teknologi, menurut Anies, model teknologi gate atau gerbang sudah ketinggalan. Ada teknologi yang lebih canggih yang bisa digunakan.

"Jadi kan kalau dulu, dulu kan belum banyak teknologi yang seperti sekarang. Dulu masih menggunakan gawang, gate untuk dilewati. Sekarang pemanfaatan satelit, pemanfaatan BTS, teknologi-teknologi baru itu sudah banyak," ujar Anies.

"Jangan sampai DKI mengadopsi konsep ERP yang masih menggunakan teknologi yang lama, yang kita kenal sebagai gawang, kendaraan masuk di tempat-tempat tertentu. Hari ini kita pakai ini saja (ponsel) kita sudah tahu rutenya ke mana saja," imbuh Anies.




(aik/fdn)


Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com