Pukat UGM: Jaksa Agung Diisi dari Tokoh Publik atau Internal

Jakarta - Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Oce Madril mendukung Presiden Joko Widodo tidak memilih Jaksa Agung dari parpol. Menurut Oce, Jokowi bisa saja memilih dari unsur tokoh publik atau dari internal kejaksaan sendiri.

"Pengangkatan Jaksa Agung merupakan hak prerogatif Presiden. Komitmen Presiden Jokowi yang akan mengangkat Jaksa Agung dari kalangan nonparpol patut didukung. Jaksa Agung ke depan dapat diisi dari kalangan internal Kejaksaan atau tokoh publik berlatarbelakang hukum," kata Oce kepada wartawan, Kamis (15/8/2019).

Posisi Jaksa Agung sangatlah penting. Kejaksaan adalah wajah kekuasaan negara dalam menegakkan hukum. Baik buruknya penegakan hukum akan ditentukan oleh kejaksaan.

"Meskipun kejaksaan adalah bagian dari lembaga pemerintah, tetapi tugas yang dijalankan oleh kejaksaan adalah tugas penegakan hukum yang harus objektif dan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan apapun selain semata hanya demi hukum," ujar oce.

Baca juga: Bantu Jokowi Cari Menko Polhukam yang Berkualitas, Begini Caranya

UU Kejaksaan dengan tegas menyatakan bahwa kekuasaan yang dijalankan oleh kejaksaan adalah kekuasaan negara yang dijalankan secara merdeka.

"Sebab itu, Jaksa Agung harus diisi oleh sosok yang independen, tidak berafiliasi politik dan punya track record/pengalaman dalam penegakkan hukum," ucap Oce.

Menurut Oce, memang tidak ada jaminan sosok nonparpol akan independen. Terkadang ada yang partisan juga. Akan tetapi paling tidak sosok nonoarpol akan memutus relasi langsung antara Jaksa Agung dan kelompok politik tertentu.

"Sehingga bisa dipastikan tidak ada loyalitas ganda, antara kepentingan hukum atau kepentingan parpol," kata Oce menegaskan.

Baca juga: Pengamat: Hanya di Indonesia Jaksa Agung Jadi Jabatan Politik

Kemudian, Jaksa Agung adalah pucuk pimpinan lembaga kejaksaan dari Aceh - Papua. Jika Jaksa Agung berasal dari kalangan parpol, maka dikhawatirkan lembaga kejaksaan dapat dimanfaatkan untuk menjadi gerbong politik tertentu.

"Oleh karena itu, komitmen Presiden untuk mengangkat Jaksa Agung dari kalangan non Parpol sesuai dengan kehendak konstitusi, semoga komitmen ini tidak berubah," beber Oce.

Selain itu, Presiden juga harus memperhatikan syarat Jaksa Agung menurut UU Kejaksaan, yaitu WNI, setia kepada Pancasila dan UUD 1945, berijazah paling rendah sarjana hukum, sehat jasmani dan rohani serta berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

(asp/rvk)