detikNews
Kamis 15 Agustus 2019, 09:45 WIB

Golkar soal 55% Menteri Profesional: Komposisi Kabinet Prerogatif Jokowi

Kanavino Ahmad Rizqo - detikNews
Golkar soal 55% Menteri Profesional: Komposisi Kabinet Prerogatif Jokowi Foto: Ace Hasan Syadzily. (Azizah-detikcom)
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memilih 55% menteri dari kalangan profesional pada periode kedua pemerintahannya. Partai Golkar menyebut Jokowi mengetahui kebutuhan bangsa.

"Penyusunan komposisi kabinet itu merupakan hak prerogatif Pak Jokowi sebagai presiden terpilih. Beliau pasti mengetahui kebutuhan bangsa ini terkait figur yang tepat untuk membantu beliau dalam merealisasikan janji-janji politiknya," ujar Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Kamis (15/8/2019).



Ace menyebut, penyusunan kabinet bukan soal jatah menteri yang didapat masing-masing parpol. Melainkan, terkait kebutuhan dalam menyukseskan bangsa lima tahun ke depan.

"Ini bukan soal jatah-jatahan, soal kabinet merupakan kebutuhan dalam menjalankan pemerintahan yang sukses dalam lima tahun ke depan. Pak Jokowi sangat memperhatikan masukan partai politik," ujar Ace.

Ace juga mengatakan, pihaknya mendukung apapun keputusan Jokowi terkait kabinet. Menurutnya, Jokowi membutuhkan tim yang solid dan sukses.

"Apapun yang diputuskan Pak Jokowi tentu kami mendukungnya. Pak Jokowi dalam menjalankan pemerintahan ke depan, membutuhkan tim yang solid dan kuat," tuturnya.



Sebelumnya, dalam pertemuan dengan pimpinan redaksi media massa di Istana Rabu (14/8) Jokowi mengungkapkan desain kabinet di periode keduanya. Dari usia, latar belakang, hingga kementerian baru.

Beberapa point tersebut yaitu, terkait dengan usia menteri yang akan diisi kalangan generasi muda. Menteri muda ini berusia di bawah 30 tahun.

"Menteri ada yang usianya 25, di bawah 30, dan di bawah 35 tahun," ujar Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga menyebut porsi untuk menteri dari kalangan profesional sebanyak 55 persen, dan parpol sebanyak 45 persen. Selanjutnya terkait Jaksa Agung yang akan diisi dari kalangan nonparpol hingga mengubah nomenklatur kementerian atau kementerian baru.

"Jaksa Agung pasti bukan dari parpol," kata Jokowi.
(dwia/knv)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed