Karena itu, senator asal Maluku tersebut mengusulkan agar rekam jejak menjadi salah satu syarat yang diberikan Badan Kehormatan (BK) DPD. Sebab, menurut Nono, pimpinan DPD harus memiliki integritas, kapabilitas disiplin, dan track record yang baik.
"Lima tahun yang lalu belum ada soal kode etik, sekarang sudah ada dan hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik dari yang ringan hingga berat, dan itu semestinya ada (dalam syarat pencalonan pimpinan DPD)," kata Nono di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (14/8/2019).
Kendati demikian, Nono menyerahkan persoalan persyaratan calon pimpinan DPD kepada BK DPD dan rapat paripurna nantinya. Mengingat hal itu merupakan kewenangan BK DPD dan diputuskan dalam paripurna.
"Tapi saya serahkan sepenuhnya kepada BK karena itu otoritasnya BK. Apakah diperlukan atau tidak," katanya.
Nono mengatakan saat ini sosok-sosok calon pimpinan DPD yang merepresentasikan wilayahnya juga sudah mulai bermunculan. "Menurut saya, semakin banyak yang bermunculan, maka semakin bagus. Persaingan akan munculkan yang terbaik," kata Nono. (mae/idh)
