Pembentukan MRP Mundur Lagi

Jakarta - Pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) dipastikan lagi-lagi mundur dari batas akhir yang semula ditetapkan. Dengan demikian waktu pelantikannya, akan semakin mendekati jadwal pelaksanaan pemilihan gubernur Papua pada 23 November mendatang."Kita berharap sih awal November bisa dilantik MRP-nya. Agar pilkada dilaksanakan sesuai amanat UU Otsus," kata Mendagri M Ma’ruf usai berbuka puasa bersama di rumah Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita, Jakarta, Jumat (21/10/2005).Semula Depdagri menetapkan tanggal 20 Oktober 2005 sebagai batas akhir. Tetapi tidak terpenuhi karena hingga semalam pemilihan perwakilan unsur tokoh perempuan dan ada di Kabupaten Kaimana dan Fak-fak dari daerah pemilihan (dapil) 12 belum selesai. Sementara unsur agama kini tengah merunding siapa saja tokoh yang akan diutus sebagai wakilnya di MRP. Sebelumnya meraka sudah sepakati format 8:4:2 sebagai pembagian proporsional keterwakilan masing-masing golongan. Delapan orang wakil Kristen Protestan, empat untuk Kristen Katholik dan dua untuk Islam. "Sekarang mundur lagi (batas akhirnya) jadi 25 besok. Saya yakin itu pun belum bisa karena hambatan geografis dan transportasi. Kalau yang di Dapil 12 selesai, kita berharap data dari kandidat dapat segera dikirim ke Jakarta untuk kita sortir administratifnya," urai Ma’ruf.Di dalam UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua, mensyaratkan kandidat peserta Pilkada haruslah mengantongi persetujuan MRP terlebih dahulu. Namun menjelang H-30 lembaga perwakilan rakyat non partai politik tersebut belum juga tuntas terbentuk dengan berbagai hambatan.Demi mencegah kekosongan pemegang pucuk pimpinan daerah yang berisiko tinggi, maka Pilkada tidak boleh mundur dari jadwal yang ditetapkan oleh UU Otsus dan UU Pemda. Itu berarti pihak Pemprov dan KPU Papua harus kerja keras menyelesaikan persiapan teknis berikut pendistribusian logistik ke seluruh wilayah Papua hanya dalam waktu satu bulan."Memang berdasar UU yang ideal sih sebulan sebelum berakhirnya masa tugas gubernur persiapan sudah selesai. Tapi kalao masalah teknis demikian terjadi, kita serahkan pada mereka yang penting persiapan administrasi Pilkada dan pendistribusianya sampai ke rakyat," kata Ma’ruf. (mar/)