Partai Demokrat Siapkan 4 Nama Calon Menteri

Jakarta - Reshuffle terhadap tim ekonomi SBY-JK dinilai dapat memenuhi harapan masyarakat. Partai Demokrat sudah menyiapkan 4 nama untuk menteri, namun tidak akan diajukan karena SBY dinilai sudah mengetahui kader Partai Demokrat yang layak dipilih."Yang penting, menteri-menteri yang dipilih itu dari partai politik yang basisnya jelas di masyarakat, sehingga kekuatannya bisa dipegang," Wakil Ketua Partai Demokrat Ahmad Mubarok di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (21/10/2005).Tim ekonomi sekarang ini dinilai Mubarok lebih mengikuti kemauan IMF dan Amerika Serikat. Ini bertentangan dengan janji SBY-JK saat kampanye dulu yang akan menyejahterakan masyarakat tanpa bantuan IMF.Hal yang sama juga disampaikan Wakil Sekretaris DPP PKB, Zannuba Arifah Chafsah alias Yenny Gus Dur. Menurut dia, pergantian harus dilakukan karena banyak kementerian yang dinilai gagal. Jika harus ada pergantian menteri maka penggantinya harus mempunyai komitmen, kapabilitas dan mampu menjalankan visi Presiden SBY."Sekarang ini aneh. Dulu SBY berjanji selalu menekankan ekonomi kerakyatan, tapi menterinya malah membuka ekspor bahan baku mentah rotan yang justru mengakibatkan terjadinya PHK 600 ribu pekerja di Jawa Barat. Apakah langkah ini memihak rakyat? Karena itu pemerintah harus berani menolak intervensi asing," papar Yenny.Berbeda dengan Yenny dan Mubarok, Ketua DPP Partai Golkar Burhanuddin Napitupulu keberatan kalau kegagalan kabinet hanya dipersalahkan pada Menko Perekonomian Aburizal Bakrie. Menurut dia, banyak menteri lain yang juga tidak berbuat banyak dalam satu tahun pemerintahan ini, seperti Menteri Perdagangan, Menlu, Menteri Budpar, Kementerian PDT dan lain-lain.Namun demikian, jika memang diperlukan reshuffle, Partai Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada SBY. Kader Golkar siap ditempatkan di mana-mana termasuk di tim ekonomi.Pengamat politik dari CSIS J. Kristiadi dalam kesempatan yang sama mengajak masyarakat dan pimpinan parpol berpikir realistis. "Kalau reshuffle kabinet berdasarkan kompromi politik, maka akan mengintrodusir kepentingan politik dan pemerintah berarti melayani partai politik," paparnya.Menurutnya, rakyat sekarang ini sudah sulit diminta lagi untuk bersabar, karena kehidupan memang sedang susah dan berat. Setidaknya pemerintah dan para pejabat termasuk para menterinya harus mempunyai empati merasakan kesusahan rakyat itu dengan hidup sederhana dan pernyataan yang menyejukkan. "Bukan menyakitkan. Misalnya soal kenaikan harga elpiji dan BBM. Kalau tidak mampu ya tidak usah beli, atau pakai kayu bakar saja. Semua statement itu menyakitkan," tutur Kristiadi. (mar/)