Tak Mau Terima, FPKS Kritik Tambahan Dana Operasional

Jakarta - Tak semua anggota dewan bersukacita atas kenaikan tunjangan operasional anggota DPR sebesar Rp 10 juta. FPKS justru mengkritiknya dan menolak 'rejeki nomplok' tersebut.Menurut Ketua FPKS Untung Wahono, tambahan tunjangan operasional tersebut tidak tepat karena masyarakat masih merasakan kesulitan akibat kenaikan harga BBM."Sikap kita masih tetap seperti yang dulu. Kita tolak kenaikan take home pay. Ini suatu keprihatinan karena di saat kenaikan harga BBM yang sangat tinggi, kita justru dapat tunjangan seperti ini," katanya ketika dihubungi detikcom, Jumat (21/10/2005).Menurut Untung, untuk menyikapi lebih lanjut tentang rencana pemberian dana operasional itu, FPKS sedang mengonsultasikannya kepada DPP PKS."Yang pasti kita tidak akan menerima uang tersebut. Ada dua opsi, apakah dikembalikan kepada negara atau dikembalikan pada rakyat, yang pasti kita tidak akan pakai dana itu," tegasnya.Politisi PKS ini juga berharap, keprihatinan menghadapi kenaikan harga BBM juga diikuti oleh partai-partai lain.Untung juga menjelaskan, kenaikan tunjangan operasional Rp 10 juta merupakan tindak lanjut dari polemik beberapa waktu yang lalu. Dan FPKS ternyata tidak mengetahui anggaran tersebut juga dibahas dalam APBN-P. "Kita fraksi tidak tahu. Kita baru tahu setelah APBN-P disahkan," katanya. (ahm/)