Permudah Informasi Bagi Warga, Pemprov Jabar Luncurkan Open Data

Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan platform untuk mempermudah warga mengakses informasi ataupun data yang dimiliki Pemprov. Platform itu disebut Jabar Open Data.

Peluncuran Jabar Open Data diawali penandatanganan MoU antara Pemprov Jabar, Badan Pusat Statistik (BPS) dan PT Link Net Tbk pada acara Piala Humas Jabar di Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Jumat (9/8/2019) malam.

Platform untuk berbagi data melalui situs data.jabarprov.go.id ini diluncurkan oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Keberadaan Jabar Open Data ini diharap membuat masyarakat lebih mudah mengakses data-data yang dikelola pemerintah.

Platform tersebut berisi data statistik sektoral yang berasal dari perangkat daerah dan berbagai sumber data lainnya yang terdiri dari 312 dataset. Pengelompokan berdasarkan isu sektoral terdiri dari data infrastruktur, ekonomi, kemiskinan, kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, pariwisata dan kebudayaan. Selain dataset, konten Jabar Open Data menghadirkan beberapa infografis.

Baca juga: Saat Ridwan Kamil Jadi Host Talkshow Bahas Hoaks Hingga Peran Medsos

Kepala Diskominfo Jabar, Setiaji mengatakan Jabar Open Data merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan. Dia berharap platform ini juga membuat Pemprov Jabar lebih akuntabel, partisipatif, dan inovatif.

"Jabar Open Data diharapkan mampu menyediakan data yang akurat, terbuka, dan terintegrasi sebagaimana diamanatkan dalam Perpres 39 Tahun 2019 tentang Satu Data yang sejalan dengan visi pemerintah provinsi," jelas Setiaji.

Baca juga: Sepi Peminat, Bus Sekolah di Bandung Akan Jadi Angkutan ke Bandara Kertajati

Gubernur Ridwan Kamil sendiri menyebut keterbukaan informasi sangat penting di era pembangunan yang begitu dinamis. Masyarakat, menurut Ridwan Kamil, juga bisa ikut mengawal kebijakan dan pembangunan di Jabar lewat platform ini.

"Di era pembangunan yang begitu dinamis ini kita perlu menyesuaikan diri dengan kemajuan, terutama informasi harus terjadi dalam waktu cepat. Harus ada transparansi sebagai pemerintah pengelola pembangunan," kata pria yang akrab disapa Emil ini. (mud/haf)