Kongres PDIP Bahas Upaya Tangkal Radikalisme hingga Solusi Intoleransi

Denpasar - Isu nasionalisme, menangkal radikalisme, dan penerapan ideologi Pancasila menjadi topik pembahasan sidang komisi di Kongres V PDIP. Salah satu yang menjadi keprihatinan adalah soal intoleransi yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa.

"Jadi Komisi I ini sebetulnya jiwanya partai ini ada pada ideologi, ini bagaimana kita ideologi Pancasila itu bisa jadi ideologi. Artinya, ideologi Pancasila itu harus dikerjakan bagaimana membangun masyarakat Indonesia yang berketuhanan Yang Maha Esa, sehingga ada toleransi. Salah satu tantangannya sila pertama itu kan intoleransi gara-gara pemilu, gara-gara pilkada," kata Ketua Sidang Komisi I PDIP Djarot Saiful Hidayat di sela Kongres V PDIP di Hotel Grand Inna Bali Beach, Sanur, Bali, Jumat (9/8/2019).

Baca juga: Sidang Komisi IV Kongres PDIP Dimulai, Ini yang Dibahas

Djarot juga menyinggung pidato Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyadur pidato Bung Karno soal toleransi dalam berdemokrasi. Menurutnya, perbedaan tidak harus dimaknai sebagai permusuhan.

"Makanya, dalam pilkada kemarin, Bu Mega kan menyatir pidato Bung Karno kalau dalam demokrasi itu selalu ada toleransi, boleh kita berbeda-beda tapi harus toleran tanpa mencaci memaki, memfitnah, menyebarkan hoaks, karena kita itu semuanya bangsa Indonesia ini bertumpah, dan semua agama itu melarang itu. Sehingga tinggal bagaimana kita itu memberikan contoh-contoh," urainya.

Djarot mengatakan pihaknya juga membahas cara mewujudkan Trisakti Bung Karno. Apalagi saat ini, menurutnya, banyak ancaman yang bisa menggerus persatuan bangsa.

"Komisi I membahas hal-hal itu, termasuk membahas ideologi Pancasila, dan Trisakti itu masuk dalam kebijakan pembangunan bernegara, karena kita akan berusaha mewujudkan ideologi Trisakti-nya Bung Karno itu, kemandirian, dan kepribadian dan bela negara. Hal seperti ini yang tadi mendapat (masukan), termasuk juga ancaman-ancaman, kita banyak mendapat info dari para utusan bagaimana intoleransi, ujaran kebencian, kemudian politik identitas itu masif ditebarkan, terutama tadi di Kabupaten Ciamis," urainya.

Baca juga: Djarot Anggap Kehadiran Prabowo Simbol Pertarungan Pilpres Sudah Usai

Djarot pun memerintahkan para kadernya bergerak ke organisasi-organisasi untuk menyosialisasi Trisakti dan Pancasila. Diharapkan hal-hal yang menggerus persatuan bisa diminimalkan.

"Padahal ketua DPC-nya anggota MUI loh, karena itu kita perintahkan ke para kader yang muslim masuklah ke organisasi-organisasi ini, NU masuk NU, Muhammadiyah masuk Muhammadiyah, kalau Kristen yang HKBP ya masuk ke situ, sehingga betul-betul semua dalam kemasyarakatan itu benar-benar di dalam tata kehidupannya mencerminkan ideologi Pancasila. Itu yang dibahas," jelasnya.

Pihaknya juga merekomendasikan agar Pancasila kembali dijadikan mata pelajaran sejak dini, dari TK hingga perguruan tinggi. Selain itu, mengundang institusi dari PNS hingga Polri/TNI untuk berdiskusi.

"Kedua, undang, karena paham-paham seperti ini sudah masuk ke berbagai macam institusi diakui di Polri, TNI, ASN ada, BUMN ada. Maka tugas ke depan pemerintah itu harus makin berani dan tegas. Kalau dia menawarkan paham-paham yang anti-Pancasila, dia melakukan tindakan-tindakan yang melawan Pancasila, ya gampang kalau ASN ya dipecat. Kalau dia tidak mengakui Pancasila, ya, dia tidak boleh di sini suruh aja keluar, ke mana dia mau tuju kita kasih-kasih saja, ini rekomendasi-rekomendasi ini yang kita bicarakan," ujar Djarot.

Baca juga: Megawati Umumkan Struktur DPP PDIP Besok

Djarot menambahkan sidang Komisi I juga membahas kemungkinan peran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bisa diperkuat. Dia juga mencetuskan ide tentang konten-konten ideologi Pancasila dengan bahasa yang lebih dimengerti milenial.

"Ini yang harus kita aktifkan, termasuk guru-guru ini yang jadi penting, baik negeri maupun swasta, termasuk guru-guru yang di-organize sekolah kementerian agama, sekolah-sekolah agama ini harus karena ancaman ke depan kayak begitu. Jangan sampai seperti ini lagi paham ini ndompleng ke pilkada maupun pemilu, ndompleng kepada pelaksanaan demokrasi di Indonesia," harapnya. (ams/gbr)