Round-Up

Pemerintah Tutup Pintu Dialog dengan FPI

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 06 Agu 2019 20:03 WIB
Foto: Moeldoko (Andhika Prasetia/detikcom)
Foto: Moeldoko (Andhika Prasetia/detikcom)


Juru bicara FPI Slamet Maarif heran pemerintah menutup pintu dialog. Dia menyinggung soal zaman otoriter.

"Semoga kebuka hatinya dan dapat hidayah dia, hari gini di zaman keterbukaan kok tutup pintu dialog, mau kembali ke orde otoriter?" kata Slamet.

Slamet juga menanggapi soal pernyataan Moeldoko yang meminta FPI mengganti kata-kata 'khilafah' yang ditemukan di AD/ART. Slamet mengajak pemerintah berdialog agar ada pemahaman bersama.


"Makanya dialog biar paham itu bertentangan dengan Pancasila atau tidak, jangan baca judulnya aja, tapi baca isi bukunya baru ambil kesimpulan itu namanya cerdas," ucap Slamet.

Terkait dengan perpanjangan SKT FPI, Kemendagri menyatakan tak ada masalah politis. Kemendagri menyatakan prosedur serupa dilakukan bila ada ormas lain yang hendak mengurus atau memperpanjang izin SKT.

Direktur Organisasi Masyarakat Kemendagri Lutfi mengatakan ada beberapa syarat administratif yang belum dipenuhi FPI dalam pengurusan SKT AD/ART yang belum ditandatangani, rekomendasi dari Kementerian Agama, dan soal mekanisme/rapat penyelesaian konflik internal yang tidak dimiliki FPI dalam AD/ART. Lutfi mengatakan FPI hanya mempunyai musyawarah sebagai forum tertinggi yang digelar 7 tahun sekali tanpa ada klausul lain.




Tonton Video Perpanjangan SKT Belum Diproses Kemendagri, Apa Kata FPI?
Halaman

(gbr/tor)