KSPI Desak Jokowi Segera Revisi PP Pengupahan

KSPI Desak Jokowi Segera Revisi PP Pengupahan

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Selasa, 06 Agu 2019 13:17 WIB
Presiden KSPI Said Iqbal (Nur Azizah Rizki Astuti/detikcom)
Presiden KSPI Said Iqbal (Nur Azizah Rizki Astuti/detikcom)
Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendesak dan menagih janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera merevisi PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. KSPI berharap revisi PP dimulai akhir bulan ini.

"Tentu sebagaimana janji Presiden Joko Widodo pada saat 1 Mei 2019, May Day yang lalu di Istana Bogor, beliau berjanji akan melakukan revisi PP Nomor 78 Tahun 2015. Hingga hari ini belum dilakukan," kata Presiden KSPI Said Iqbal di LBH Jakarta, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2019).

"Kami mengharapkan Pak Presiden Joko Widodo segera dalam waktu sebelum awal September atau akhir bulan Agustus ini sudah ada revisi PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan," imbuhnya.





Ada tiga hal yang diminta Serikat Buruh dalam revisi PP tersebut. KSPI meminta aturan hak berunding serikat buruh soal upah dikembalikan melalui Dewan Pengupahan.

"Kenaikan upah minimum ditentukan sepihak oleh pemerintah berdasarkan inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Tidak ada perundingan di Dewan Pengupahan. Karena itu, revisi PP 78 kami harapkan mengembalikan mekanisme perundingan di Dewan Pengupahan, baik nasional maupun daerah, sesuai UU Nomor 13 (tentang Ketenagakerjaan)," ujar Iqbal.

Mekanisme perundingan, dijelaskan Iqbal, adalah bersama dengan tiga unsur, yaitu pengusaha, pemerintah, dan serikat buruh. Selanjutnya, Iqbal meminta penetapan kenaikan upah minimum harus didasari survei pasar dan item-item dalam kebutuhan hidup rakyat (KHR), bukan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

"Jadi berapa kebutuhan riil itu, ada 60 item ya KHR. Jadi bukan berdasarkan inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Kalau berdasarkan inflasi plus pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan disparitas upahnya, kesenjangan upahnya tinggi sekali," tuturnya.

Selain itu, Iqbal meminta revisi PP 78 tersebut berkaitan dengan penetapan upah minimum kembali ditetapkan oleh gubernur dan bukan pemerintah pusat. Ia pun menyinggung soal negara komunis yang penetapan upahnya dilakukan oleh pemerintah pusat.





"Yang ketiga, kita harapkan penetapan upah minimum itu adalah oleh gubernur kembali, bukan oleh pemerintah pusat. Kan selama ini tiba-tiba Mendagri kirim surat ke semua gubernur, harus naiknya sekian. Kan sama aja pemerintah pusat," ungkap Iqbal.

"Hanya di negara komunis, saya tidak bilang Indonesia komunis ya. Hanya di negara komunis yang penetapan upah itu ditentukan oleh pemerintah pusat berdasarkan instruksi. Kita kan bukan negara komunis, kita negara Pancasila. Maka UU Nomor 13 Tahun 2003 mengamanahkan penetapan itu di regional," lanjut dia. (azr/fdn)