Gubernur Bali Setop Program KB, Politikus NasDem: Dia Gagal Paham!

Jakarta - Gubernur Bali I Wayan Koster menginstrusikan kepada bupati dan wali kota di wilayahnya untuk menghentikan kampanye program Keluarga Bencana (KB) dua anak cukup atau dua anak lebih baik. Koster menggantinya dengan KB krama Bali sesuai kearifan lokal. Politikus Partai NasDem yang duduk di Komisi yang membidangi kesehatan mengkritik Koster.

"Inilah yang dinamakan gagal paham tentang apa itu yang dinamakan kearifan lokal. Keluarga Berencana adalah program perencanaan keluarga di mana kelahiran diatur agar ibu sehat dan keluarga sejahtera," kata anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani, kepada wartawan, Selasa (6/8/2019).

Baca juga: Bali Setop Program KB, Kepala BKKBN Singgung Kebijakan Selaras Ilmu

Irma menjelaskan pengaturan jarak melahirkan dan jumlah anak mampu menjaga kesehatan alat reproduksi ibu. Juga, dengan perencanaan keluarga dua anak maka kasih sayang dan perhatian terhadap anak bisa lebih maksimal, kesejahteraan juga bisa dimaksimalkan untuk anak-anak.

"Bayangkan jika seorang ibu yang kesehatannya tidak mendukung atau ekonominya tidak memadai harus terus menerus melahirkan hanya karena ingin menyesuaikan dengan kearifan lokal (nama sesuai dengan nomor urut kelahiran)," kata Irma.

Baca juga: Fahri Hamzah Setuju dengan Gubernur Bali Setop Program KB

Instruksi Gubernur (Ingub) Koster telah ditanggapi oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo. Hasto mengimbau agar kebijakan kepala daerah senantiasa memperhatikan ilmu pengetahuan dalam hal ini kesehatan ibu yang melahirkan banyak anak. Irma sepakat dengan Hasto Wardoyo. Koster perlu mengkontekstualisasikan kearifan lokal.

"Saya Kira pihak BKKBN tidak ada salahnya untuk memberikan penjelasan pada Pak Gubernur tentang apa itu program KB dan yang pasti program KB tidak berbenturan dengan kearifan lokal jika sudut pandang tentang kearifan lokalnya tidak letter lux," kata Irma.

Ingub yang diterbitkan Koster adalah Ingub bernomor 1545 tahun 2019 tentang sosialisasi program keluarga berencana (KB) krama Bali. Ingub ini mengizinkan keluarga Bali melahirkan anak lebih dari dua bahkan empat dengan penyebutannya terdiri atas Wayan, Made, Nyoman, dan Ketut atau nama lain sesuai kearifan lokal yang telah diwariskan oleh para leluhur dan tetua Krama Bali.

"Memerintahkan seluruh jajarannya yang menangani urusan keluarga berencana agar mengkampanyekan dan mensosialisasikan Keluarga Berencana (KB) Krama Bali berdasarkan kearifan lokal yang diarahkan untuk mewujudkan manusia/krama Bali yang unggul dan keluarga berkualitas," demikian petikan instruksi Koster seperti dikutip detikcom.



Tonton Blak-Blakan Kepala BKKBN: Rebranding KB & Politik Tanpa Gaduh:

[Gambas:Video 20detik]

(dnu/imk)