.webp)
"Tentunya menyentak pikiran kita semua tentang kinerja PLN yang sudah punya pengalaman puluhan tahun tapi gagal mengantisipasi kejadian (listrik padam) tersebut dan tidak terlihat adanya backup listrik untuk mengatasi pemadaman tersebut, sehingga wajar jika Presiden Jokowi menegur keras kepada PLN," ujar Inas kepada wartawan, Senin (5/8/2019) malam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Apalagi berdasarkan keterangan PLN yang beredar di netizen bahwa penyebabnya adalah pohon yang mengganggu jaringan 500 kV Ungaran-Pemalang I, maka artinya bahwa pemadaman ini adalah lemahnya profesionalitas baik manajemen maupun pegawai PLN," lanjutnya.
Inas mengatakan salah satu tugas PLN adalah melayani masyarakat. Namun, apabila pegawai terlibat politik praktis, menurut Inas, pegawai tersebut tidak lagi profesional dalam memberikan layanan.
"Salah satu tugas PLN sebagai BUMN adalah membantu pemerintah melayani masyarakat. Tapi, apabila pegawai PLN terlibat politik praktis dengan berbagai demo yang malah mempersoalkan kebijakan pemerintah, mereka tidak lagi fokus dan profesional dalam menjalankan tugas, apalagi jika tidak mampu bekerja sama dengan direksinya, maka kejadian pemadaman akan terulang kembali," ucapnya.
Ketua DPP Partai Hanura itu meminta pemerintah meninjau kembali keberadaan serikat pekerja di PLN. Menurutnya, serikat pekerja tersebut sangat mempengaruhi kinerja pegawai PLN.
"Pemerintah harus meninjau kembali keberadaan serikat-serikat pekerja yang ada di BUMN, khususnya PLN, karena sudah sangat mempengaruhi kinerja pegawai PLN, apalagi di PLN terdapat empat serikat pekerja PLN, bahkan ada serikat pekerja lantai sekian dan serikat pekerja lantai sekian! Hal ini tidaklah sehat, seharusnya pegawai BUMN diperlakukan sama saja dengan ASN," kata dia.
Sebelumnya, Jokowi bertanya kepada PT PLN (Persero) terkait listrik yang padam massal Minggu (4/8). Jokowi menilai kejadian listrik yang padam itu karena ada perhitungan yang kurang pas sehingga berdampak terhadap semua pihak.
"Pertanyaan saya, Bapak-Ibu semuanya ini kan orang pinter-pinter, apalagi urusan listrik, dan sudah bertahun-tahun. Apakah tidak dihitung, apakah tidak dikalkulasi kalau akan ada kejadian-kejadian, sehingga kita tahu sebelumnya," kata Jokowi di kantor pusat PLN, Jakarta Selatan, Senin (5/8).
"Kok tahu-tahu drop itu? Artinya, pekerjaan yang ada tidak dihitung, tidak dikalkulasi. Dan itu betul-betul merugikan kira semuanya," ujarnya.
Jokowi juga heran kenapa PLN tidak bisa bergerak cepat. Padahal kejadian serupa pernah terjadi belasan tahun lalu dan kali ini berulang menimbulkan kerugian.
"Tentu saja ada contingency plan, backup plan. Pertanyaan saya, kenapa tidak bekerja dengan cepat. Saya tahu pernah kejadian 17 tahun lalu Jawa-Bali, harusnya itu bisa jadi pelajaran agar tidak kejadian kembali lagi. Kita tahu ini tidak hanya merusak reputasi PLN, tapi banyak juga hal di luar PLN yang dirugikan," katanya.
Tonton video Riskan Jika PLN Monopoli Sistem Kelistrikan:
