Temui Ketua DPR, Bupati Nduga Curhat soal Keamanan di Wilayahnya

Tsarina Maharani - detikNews
Senin, 05 Agu 2019 18:23 WIB
Bupati Nduga menemui Ketua DPR Bamsoet (Tsarina/detikcom)
Bupati Nduga menemui Ketua DPR Bamsoet (Tsarina/detikcom)
Jakarta - Bupati Nduga Yairus Gwijangge melaporkan kondisi terkini di Kabupaten Nduga kepada Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet). Ia mengatakan saat ini masyarakat merasa hidup tidak tenang karena ada operasi militer di Nduga pascapembantaian terhadap para pekerja pembangunan di Distrik Yigi, Nduga, pada Desember 2018.

"Masyarakat Nduga itu tidak hidup tenang. Mereka masih berada di hutan-hutan. Mereka juga sudah mengungsi ke beberapa kabupaten tetangga dan sekitar 11 distrik itu sudah dikosongkan," kata Yairus di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/8/2019).

Dia mengaku dapat memahami operasi militer yang digelar TNI-Polri di kawasan Nduga. Namun Yairus mengatakan lebih baik jika personel TNI-Polri di kawasan Nduga ditarik.



"Kami dengan harapan penuh meminta Bapak Presiden, melalui Ketua DPR RI, bahwa penarikan anggota TNI-Polri organik dan nonorganik itu sama-sama melaksanakan tugas di sana tidak menjadi masalah," tutur Yairus.

Selanjutnya, Sekda Kabupaten Nduga Namia Wijangge mengatakan masyarakat memang trauma terhadap keberadaan militer sejak kejadian Mapenduma 1996. Apalagi, kata Namia, personel TNI-Polri di lokasi tak hanya mengawasi pembangunan, tapi juga masuk ke kampung-kampung.

"Trauma itu terus terbawa sampa sekarang, sehingga persoalan ini dalam waktu singkat ini mau diselesaikan sangat susah," ucap Namia.

Akibatnya, lanjut dia, sekolah-sekolah di kawasan Nduga tak beroperasi. Namia menyebut puskesmas hingga gereja-gereja pun kosong.

"Sebanyak 24 sekolah di 11 distrik itu pendidikannya tidak jalan sampai sekarang. Kasihan masyarakat di sana tidak ada hak dasar. Pendidikan semua kosong. Kemudian beberapa puskesmas/posyandu tidak jalan. Kemudian gereja di sana ada 98 gereja yang kosong. Seluruh jemaatnya lari, masyarakatnya lari," jelas Namia.



Kendati demikian, Namia menegaskan pemda Nduga tidak menolak pembangunan. Hanya, tegasnya, pembangunan mesti dialihkan ke wilayah lain untuk sementara waktu.

"Kalau pembangunan jalan dan jembatan itu harus jalan, untuk waktu sementara ini bagian daerah gunung untuk sementara waktu kita hentikan dulu. Kita arahkan pembangunan ke daerah laut atau ke arah Mumugu, ke Ibu Kota Kenyam. Untuk bagian gunung di atas ini sementara berhenti dulu untuk sementara waktu," ujar Namia.

Selanjutnya, Bamsoet mengatakan akan mengupayakan untuk mendudukkan pihak terkait untuk membahas persoalan di Nduga. Khusus untuk operasi militer di Nduga, ia mengatakan bakal meminta Komisi I DPR untuk memanggil TNI dan Komisi III DPR memanggil Polri.



"Kami nanti minta Komisi I untuk mengundang Panglima TNI untuk membicarakan ini kembali bagaimana menurunkan tensi di sana. Juga mendorong Komisi III untuk mengundang Kapolri untuk bagaimana menurunkan tensi di sana, bekerja sama dengan stakeholders atau pemerintah di sana, plus petugas keamanan yang sudah ada di sana," kata Bamsoet. (tsa/rvk)