PDIP Minta PSI Tak Khawatir soal Jatah Menteri

Jakarta - Wakil Sekertaris Jenderal (Wasekjen) PDIP, Ahmad Basarah meminta partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) memberikan keleluasaan kepada Joko Widodo (Jokowi) untuk membentuk kabinet. Basarah menegaskan bahwa penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif Jokowi selaku presiden terpilih.

"Maka mari kita beri kesempatan kepada Pak Jokowi untuk menata persiapan pemerintahannya lima tahun ke depan. Konstitusi kita memberikan wewenang kepada Pak Jokowi untuk hak prerogatif menyusun kabinetnya. Mari beri kesempatan hak subjektifnya menggunakan hak prerogatifnya untuk menyusun kabinetnya," ujar Basarah di Neighbor Cafe Spot, Jalan HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2019).

Baca juga: PKB: Menteri Jokowi Harus Lebih 'Gila' Kerja dari Presidennya

Hal tersebut disampaikan Basarah saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk 'Hiruk-Pikuk Politik Pasca Pemilu: Implikasinya bagi Pencerdasan Rakyat'. Namun, Basarah menyadari bahwa seluruh memiliki hak untuk mengusulkan nama-nama calon menteri ke Jokowi.

"Partai-partai politik boleh mengusulkan 10 calon, 40 calon menteri dan sebagainya, tapi akhirnya menyerahkan sepenuhnya wewenang prerogatif Pak Jokowi untuk menyusun kabinetnya," sebut Basarah.

"Saya kira pengalaman 5 tahun menjadi presiden beliau sudah melampaui masa kritis, masa sulit, memerintah bangsa ini, sekarang Pak Jokowi sudah lebih paripurna memimpin bangsa ini," imbuhnya.

Basarah juga sempat berkelakar kepada peserta diskusi, termasuk kepada Sekjen PSI Raja Juli Antoni yang juga menjadi pembicara. Dia meminta PSI tak khawatir soal jatah menteri.

"Mari kita tunggu dimana Pak Jokowi menggunakan wewenangnya tersebut, beliau masih mengajak bicara ketua umum-ketua umum partai politik. Pak Raja Juli Antoni tidak usah khawatir ha-ha-ha," canda Basarah.

Baca juga: Gerindra soal Isu Siapkan Menteri: Kami Bahas Konsep, Belum Nama Orang

Basarah meminta seluruh partai KIK menghormati apapun putusan Jokowi nantinya. Dia sendiri berharap isu soal kursi menteri Jokowi dapat segera selesai.

"Tapi pada akhirnya keputusannya harus kita hormati, wewenang subjektif, wewenang prerogatif yang diberikan oleh UUD, diberikan UU kementerian negara, dan norma hukum lain untuk Pak Jokowi menyusun kabinetnya. Mudah-mudahan setelah ini hiruk pikuknya selesai," harapnya.

Kembali ke Antoni, dia mengatakan partai tidak bermimpi untuk menawarkan nama ke Jokowi untuk jadi menteri. Antoni menyadari partainya masih terbilang partai baru.

"Apakah PSI sudah ditawarkan kabinet? Saya ingin katakan sekali lagi, PSI partai baru, kami sadar ukuran kami. Jadi kami tidak sampai ke parlemen, finis di 1 koma sekian persen, patut disyukuri. Tapi kami tidak bermimpi untuk menawarkan diri menjadi bagian dari kabinet," sebutnya.



Simak Juga 'Begini Kriteria Calon Menteri ala Jokowi':

[Gambas:Video 20detik]

(zak/zak)