Komunitas Ojol Tolak Ide Ganjil Genap untuk Sepeda Motor

Komunitas Ojol Tolak Ide Ganjil Genap untuk Sepeda Motor

Danu Damarjati - detikNews
Jumat, 02 Agu 2019 15:55 WIB
Foto ilustrasi (Rifkianto Nugroho/detikcom)
Foto ilustrasi (Rifkianto Nugroho/detikcom)
Jakarta - Dinas Perhubungan DKI Jakarta tengah mengkaji aturan ganjil genap untuk sepeda motor. Komunitas ojek online (ojol) langsung menolak wacana itu.

"Saya kurang setuju apabila dilakukan ganjil genap untuk sepeda motor. Kalau dibatasi, maka akan merepotkan masyarakat sendiri. Yang paling cepat kena dampak adalah ojek online," kata Ketua Gabungan Aksi Roda Dua Indonesia (Garda), Igun Wicaksono, kepada wartawan, Jumat (2/8/2019).



Menurut Igun, kendaraan bermotor roda dua sangat diperlukan bagi masyarakat. Di sisi lain, transportasi umum non-roda dua belum tersedia secara memadai di Jakarta. Bila kebijakan pembatasan kendaraan berdasarkan nomor polisi itu diterapkan juga untuk roda dua, maka masyarakat akan kesulitan mengakses lalu lintas. Dia tak setuju bila kendaraan roda dua sebagai kontributor utama kemacetan Jakarta.

"Kalau dibilang kendaraan roda dua adalah biang kemacetan, itu tidak tepat juga karena di jalan ada roda empat juga," kata Igun.



Pada dasarnya, Garda setuju dengan kebijakan pembatasan kendaraan bermotor, namun bukan roda dua yang menjadi sasaran. Pembatasan lebih baik diterapkan ke kendaraan yang kurang lain jalan dan menyebabkan polusi udara. Pembatasan kendaraan juga perlu diimbangi dengan ketersediaan transportasi umum yang memadai.

"Seharusnya Pemprov DKI juga mengimbangi pembatasan kendaraan dengan mode transportasi yang lebih aman, nyaman, dan terintegrasi. Selama moda transportasi umum belum memenuhi kriteria itu, saya yakin pembatasan kendaraan akan menuai penolakan dari masyarakat," ujar Igun.

Dishub DKI Jakarta sedang mengkaji aturan ganjil genap. Salah satunya adalah mempertimbangkan motor masuk dalam aturan ganjil genap tersebut.



"Ini termasuk yang kami diskusikan. Tentu kita akan kaji lebih lanjut ya bagaimana dengan sepeda motor. Karena sekarang berdasarkan data, dari hasil implementasi ganjil-genap selama enam bulan kemarin, itu sepeda motor itu 72 persen lebih," kata Kepala Disub DKI, Syafrin Liputo, kepada wartawan.

Sebelumnya, wacana ganjil-genap yang diperluas penerapannya ini mengemuka lewat terbitnya Ingub Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara. Ingub itu diterbitkan Gubernur Anies Baswedan sebagai langkah untuk mengatasi polusi udara yang membekap Jakarta.


Larangan Dicabut, Muncul Wacana Ganjil-Genap Motor di Jalan Thamrin:

[Gambas:Video 20detik]



(dnu/imk)