detikNews
Jumat 02 Agustus 2019, 12:59 WIB

Polri Ungkap 6 Tipe Fintech Ilegal, dari Penyadapan hingga Pengancaman

Audrey Santoso - detikNews
Polri Ungkap 6 Tipe Fintech Ilegal, dari Penyadapan hingga Pengancaman Konferensi pers di Mabes Polri tentang fintech ilegal. (Audrey Santoso/detikcom)
Jakarta - Polri membeberkan enam kategori tindak pidana yang berhubungan dengan financial technology (fintech) ilegal. Enam tipe kejahatan itu disebut Polri dapat dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

"Pertama, penyadapan data; kedua, penyimpanan data pribadi; ketiga, pengiriman gambar porno dan ini mengarah juga ke pencemaran nama baik; keempat, pengancaman; kelima, manipulasi data; dan yang keenam, illegal access," terang Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes Rickynaldo di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (2/7/2019).


"Hal itulah yang bisa kita jerat dalam pasal-pasal yang sudah terangkum dalam Undang-Undang ITE. Lebih daripada itu, belum ada kami temukan pasal-pasal lain yang bisa menjerat para fintech-fintech ilegal ini," sambung dia.

Rickynaldo mengatakan tidak dapat secara maksimal mengendalikan berkembangnya fintech ilegal. Hal tersebut terjadi karena hampir sebagian besar server aplikasi fintech ilegal berada di luar negeri.

"Khusus untuk fintech ilegal, kami tak bisa mengantisipasi dengan maksimal karena hampir sebagian besar, banyak server-servernya yang ada di luar negeri. Di Indonesia hanya 20 persen," ucap Rickynaldo.

Rickynaldo menuturkan fintech yang menaruh servernya di Indonesia mayoritas adalah yang legal atau terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).


"Oleh karena itu, kami sarankan masyarakat tidak melakukan peminjaman dengan fintech ilegal. Karena salah satu yang jadi syarat pokok adalah memberikan data pribadi, jika kita berikan pada orang yang tak bertanggung jawab, bisa disebar, karena kita mengirimkan foto dan KTP," terang Rickynaldo.

Rickynaldo menerangkan umumnya fintech ilegal akan berulah ketika peminjam tak mampu mengembalikan pinjamannya sesuai dengan tanggal jatuh tempo.

"Masalah muncul setelah jatuh tempo lewat itu peminjam gagal bayar. Mulailah muncul tindak pidana yang dilakukan desk collector, kalau di dunia nyata disebut debt collector," tutur dia.
(aud/dhn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com