Semua Sektor Kacau Balau dalam Setahun Pemerintahan SBY-JK

Jakarta - Satu tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK) tidak terlihat apa yang namanya perubahan. Kalau pun ada, perubahan itu adalah hanya perubahan tata busana dan mobil dinas menteri. Dulu memakai jas, sekarang ganti memakai batik. Yang tadinya menggunakan volvo, sekarang ganti Toyota Camry. Dengan tidak adanya perubahan itu, pemerintahan di bawah SBY-JK dinilai tidak cukup cerdas. Pemerintahannya justru membuat berbagai sektor kian kacau tak menentu. "Perbaikan negara tidak dapat diwujudkan. Indonesia di bawah kepemimpinan SBY-JK justru menjadi negara yang gagal," kata pengamat politik UI Arbi Sanit ketika dihubungi detikcom, Kamis (20/10/2005).Arbi menjelaskan, ada beberapa penyebab yang membuat kekacauan terutama sektor politik, yakni lembaga kepresidenan yang tidak berjalan dengan semestinya. Pemerintahan SBY-JK justru dikelola untuk kepentingan-kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan rakyat. Belum lagi, lanjut Arbi, tidak adanya kordinasi antara pemerintah dengan kabinet dan lembaga peradilan. Hal ini membuat kinerja pemerintah tidak efektif dan tidak sinergi, sehingga pemerintah tidak bisa menghadapi permasalahan rakyat. "Lembaga-lembaga pemerintah tidak dirancang untuk memperbaiki keadaan. Penyakit-penyakit lama seperti korupsi lamban ditangani dan tidak adil. Begitu juga kurang responsif terhadap rakyat sehingga menimbulkan kembali wajah orba," jelasnya. Arbi juga menilai, pemerintah tidak bisa menghadapi masalah global. Hutang luar negeri kian membengkak yang mengakibatkan kehidupan ekonomi dikendalikan oleh asing. "Tidak ada kemandirian dalam pemeruntahan SBY-JK," tukasnya. Menurut Arbi, ada beberapa hal yang perlu diterapkan untuk memperbaiki kinerja pemerintahan SBY-JK. Sistem presidensial merupakan hal pertama yang harus diperbaiki, harus berjalan seusai konstitusi. Jangan ada persaingan antara presiden dengan wakilnya. Perombakan kabinet juga mendesak dilakukan agar kinerja pemerintah dapat dipercaya baik di dalam maupun luar negeri. "Serta perlu adanya blueprint penataan ulang lembaga negara dan politik," tandas Arbi. (atq/)