Setahun Pemerintahan SBY Seperti Macan Ompong

Jakarta - Tepat sudah hari ini pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK) memasuki usia setahun. Namun banyak rakyat tidak mengerti. Pasangan presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat, mendapat mandat 60 persen dari pemilih, tetapi mengapa pemerintahan tidak efektif? Mengapa kebijakannya justru menyengsarakan rakyat kecil? Pukulan paling telak bagi rakyat adalah kenaikan harga BBM, utamanya minyak tanah.Janji-janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat kampanye begitu memukau. Namun kenyataannya jauh dari harapan. Pemberantasan korupsi hanya jalan di tempat, perekonomian yang masih carut-marut, pengadilan yang jauh dari rasa keadilan, dan teror yang masih kerap terjadi. Demikian pula dalam bidang ekonomi. Nilai tukar rupiah sempat jatuh menembus angka psikologis Rp 10 ribu per dolar Amerika Serikat. Pertumbuhan ekonomi pun melambat dan angka pengangguran bertambah. Dikhawatirkan, pemerintahan SBY-Jusuf Kalla (JK) hanya seperti macan ompong."Saya khawatir satu tahun ini akan menjadi gambaran empat tahun ke depan," kata anggota Komisi III DPR dari F-PKS, Muzamil Yusuf ketika dihubungi detikcom, Kamis (20/10/2005).Musibah memang silih berganti menghantam peemrintahan SBY-JK. Sebut saja gempa, tsunami, gempuran flu burung, demam berdarah, polio, dan busung lapar. Namun pemerintah SBY-JK seringkali terlambat dalam menangani masalah-masalah tersebut.Suasana persaingan politik juga kental terasa antara SBY dan JK. Hal ini membuat kerugian pemerintahan SBY dan berdampak pada penyelesaian masalah bangsa. "JK mempunyai mesin politik untuk meng-upgrade performance dia, sedangkan SBY menang karena citra. Ketika SBY tidak memperbaiki citra, dia akan hancur karena citra," jelas Muzamil.Untuk itu, lanjut Muzamil, seharusnya SBY lebih berkepentingan dalam pemberantasan korupsi, sehingga menjadi pukulan yang telak untuk kemajuan pemerintahannya dan menjaga citranya. "Karena dia sangat bergantung pada citra dan tidak mempunyai infrastruktur politik, apalagi dalam kondisi perpecahan Partai Demokrat," tandasnya.Muzamil melihat kegagalan pemberantasan korupsi terletak pada Kejaksaan Agung dan Timtas Tipikor. Kedua lembaga ini lemah sehingga tidak mencapai hasil yang signifikan. Sementara pengamat ekonomi Umar Juoro menegaskan, pembaharuan dalam jajaran menteri ekonomi merupakan suatu keharusan karena kekompakan sudah tidak terlihat. "Saya lihat tidak kohesif, menteri punya orientasi sendiri-sendiri, mestinya orientasinya satu di bawah presiden meskipun dahulu asalnya dari berbagai macam partai," katanya.Pergantian dilakukan hanya pada satu atau dua menteri, namun harus menggunakan kriteria yang jelas. "Saya tidak mau menyebutkan nama karena yang penting kompak dan handal. Memang ada resiko ketidakpastian dalam bidang ekonomi, tapi kemungkinan lebih baik kan lebih besar," jelasnya.Umar menjelaskan, kegagalan terbesar tim ekonomi adalah kemampuan memecahkan masalah menteri-menteri ekonomi yang tidak memadai. Menteri-menteri itu juga tidak bisa memanfaatkan kesempatan dalam bidang energi dan sumber daya mineral untuk memberikan kesejahteraan kepada kehidupan masyarakat yang luas."Soal pertumbuhan ekonomi hanya 5,5 persen itu hanya accounting saja. Demikian juga mengenai peningkatan penanaman modal asing, seharusnya ada capital inflow yang membuat cadangan devisa naik, rupiah naik. Tapi itu tidak ada," paparnya.Menurutnya, menteri pengganti nanti harus memiliki kriteria yang bagus, mempunyai pengalaman dan kemampuan untuk memecahkan masalah, bisa bekerjasama dengan berbagai pihak. "Terserah mau dari partai, perguruan tinggi atau birokrasi, silakan," tandasnya. (atq/)