PKS: Reshuffle Kabinet Mendesak Dilakukan

Jakarta - Setahun pemerintahannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dihadapkan pada tuntutan untuk merombak kabinetnya. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai reshuffle merupakan suatu keharusan karena tidak efektifnya kinerja Kabinet Indonesia Bersatu.Anjloknya kurs rupiah atas dollar AS, membengkaknya defisit anggaran akibat melonjaknya harga minyak dunia dan sikap ragu-ragu pemerintah dalam menetapkan kenaikan harga BBM, merupakan sebagian persoalan yang sedang menghantam kabinet SBY. "Kabinet sekarang sudah tidak dapat memberikan harapan bagi masyarakat," kata Sekjen DPP PKS Anis Matta di Kantor DPP PKS Jalan Mampang Prapatan Raya, Jakarta, Rabu (19/10/2005).Selain itu, menurut Anis, saat ini yang perlu dilakukan adalah restrukturisasi pemerintahan. Hal ini supaya kabinet yang akan datang bisa dipastikan dapat memberikan harapan baru bagi masyarakat. "Kalau tidak maka ini akan menjadi bumerang bagi pemerintah," tukasnya.Anis memberikan solusi untuk melakukan restrukturisasi dan mencapai apa yang menjadi harapan masyarakat tersebut. Pemerintah harus mengikutsertakan seluruh parpol pendukung pemerintah untuk dilibatkan dalam pembahasannya. "Karena baik buruknya pemerintahan ini, partai pendukung turut bertanggung jawab terhadap dampaknya," pinta Anis.Kinerja Jaksa AgungDi tempat yang sama, Presiden PKS Tifatul Sembiring mengomentari kinerja Jaksa Agung Abdulrahman Saleh. Dia menilai jaksa agung masih kurang memiliki keberanian dalam melakukan pemberantasan korupsi. Karenanya, pemberantasan korupsi masih lambat. "Dia belum berani dalam mengambil langkah-langkah terhadap koruptor besar," katanya.Dia menyarankan agar jaksa agung memiliki nyali yang besar untuk menuntaskan korupsi di Indonesia. "Hal ini bisa kita lihat pada sosok almarhum Lopa misalnya," tegas Tifatul.Saat ini, lanjut Tifatul, pemerintah telah memiliki lembaga-lembaga pemberantasan korupsi seperti KPK dan Timtas Tipikor. Karenanya, posisi Indonesia meningkat menjadi posisi keenam dari posisi dua dalam peringkat negara korupsi di dunia."Namun kalau jaksa agungnya lebih berani maka posisi kita bisa lebih meningkat lagi, bisa peringkat 12 atau 20. Orang yang ada di pemerintahan tapi korupsi harus ditangkap," tukasnya.Ketika ditanyakan siapa yang cocok menempati posisi jaksa agung, Tifatul enggan mengomentarinya. "Sekarang yang penting jaksa agung harus memiliki kemampuan dan kualitas kabinet harus lebih baik ke depan," tuturnya. (atq/)