PKS Kritik Rencana Pencalonan Kalla Menjadi Presiden

Jakarta - Pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengenai kesiapannya mencalonkan diri sebagai Presiden RI dikecam oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kalla tidak sepatutnya mencuatkan wacana itu pada masa sekarang, dimana seharusnya dia lebih berkosentrasi terhadap membludaknya masalah bangsa."Saya kira harus ditempatkan posisi dan waktunya. Apalagi ini baru tahun pertama beliau menjabat sebagai Wakil Presiden," kata Presiden PKS Tifatul Sembiring di Kantornya, Jalan Mampang Prapatan Raya, Jakarta Selatan, Rabu (19/10/2005).Tifatul mengimbau agar Wapres Jusuf Kalla saat ini untuk lebih memfokuskan perhatian pada permasalahan bangsa. "Kita berharap beliau fokus dulu kepada pembenahan pemerintah. Jangan kita berkutat pada masalah politik terus," pintanya.Tifatul menilai, saat ini Kalla cukup kelimpungan dengan posisi rangkap jabatan sebagai Ketua parpol dan Wakil Presiden. "Ini makanya PKS melarang kadernya mencakup dua jabatan publik, khawatir urusannya akan bercampur baur," tegasnya.Di tempat yang sama, Sekjen DPP PKS Anis Mattasalah menilai, salah satu penyebab kurang berjalan mulusnya roda pemerintahan saat ini dikarenakan adanya dualisme dalam kepemimpinan nasional."Dualisme ini menyebabkan tidak jelasnya siapa pemegang otoritas tertinggi secara de facto," ungkapnya.Hal tersebut, lanjut Anis, terjadi dalam berbagai kesempatan. Misalnya tentang kenaikan harga BBM, Wapres Jusuf Kalla mengatakan harga BBM akan naik 1 Oktober tapi Presiden SBY tidak mengatakan seperti itu," jelas Anis.DPP PKS sudah memberikan masukan kepada Presiden SBY terkait hal ini. Namun sayangnya Anis menolak menjelaskan tanggapan yang diberikan oleh Presiden SBY. "Silakan tanya mereka saja. Tapi kita menyampaikan hal ini apa adanya," tukasnya.Terkait koalisi yang ddiusung PKS terhadap pemerintahan SBY-Kalla, Anis mengungkapakan saat ini DPP PKS masih memberikan toleransi yang cukup besar kepada SBY-Kalla. "Jika memang kita melihat koalisi ini tidak lagi memberikan manfaat, bukan tidak mungkin kita menarik diri dari koalisi," paparnya. (atq/)