Pimpinan Komisi X Tolak Rektor Asing untuk PTN: Mengusik Rasa Kebangsaan

Gibran Maulana Ibrahim - detikNews
Rabu, 31 Jul 2019 16:57 WIB
Foto: Reni Marlinawati (Lisye Sri Rahayu/detikcom)
Jakarta - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir berwacana mengundang rektor dari luar negeri untuk memimpin perguruan tinggi (PTN) yang paling siap. Wakil Ketua Komisi X DPR Reni Marlinawati menolak ide tersebut dan meminta pemerintah mencari solusi lain untuk meningkatkan kualitas PTN Indonesia.

"Gagasan lama ini ibarat jalan pintas dan instan untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi di Indonesia. Padahal, kunci ada di pemerintah sebagai pihak regulator," kata Reni dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/7/2019).


Menurut Reni, selain akan bertabrakan dengan berbagai aturan seperti UU 14/2015 tentang Guru dan Dosen dan UU No 12/2012 tentang Perguruan Tinggi, rencana tersebut menunjukkan kurang maksimalnya Kementerian Ristek dan Dikti dalam membentuk sistem pendidikan tinggi yang visioner dan adaptif dengan perkembangan zaman.

"Padahal dengan kewenangan yang dimiliki, pemerintah semestinya dapat membentuk sistem yang ajek, visioner dan adaptif dengan perkembangan zaman. Kita jangan latah dengan menempel salin cara yang diterapkan oleh negara lain dengan impor," sebut Reni.

Wakil Ketua Umum PPP itu mengingatkan pendidikan merupakan isu yang menjadi perhatian konstitusi oleh para pendiri bangsa. Salah satu misi utama adanya negara ini, imbuh Reni, tak lain untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Bahkan di konstitusi secara tegas keberpihakan politik anggaran khusus untuk sektor pendidikan. Pesan moralnya, peningkatan kualitas pendidikan merupakan tanggung jawab negara," tegas Reni.


Reni juga menyebutkan pendidikan tidak sekadar melakukan aktivitas transfer pengetahuan dan tradisi intelektual, namun juga melakukan aktivitas transfer nilai.

Bagi Reni, gagasan mengundang rektor asing ini juga bentuk ketidakpercayaan Kementerian Ristek dan Dikti atas SDM yang dimiliki anak bangsa. Menurut dia, jika spiritnya untuk melakukan transfer pengetahuan dan budaya kerja, hal tersebut dapat dipenuhi oleh putera Indonesia lulusan kampus ternama dari luar negeri.

"Banyak putera Indonesia lulusan kampus ternama di luar negeri dapat menjadi alternatif. Ini soal rasa kebangsaan yang terusik," tegas Reni.


Menristekdikti Mohamad Nasir menargetkan pada 2020 sudah ada perguruan tinggi yang dipimpin rektor terbaik dari luar negeri dan pada 2024 jumlahnya ditargetkan meningkat menjadi lima PTN. Selain itu, dia menilai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) sudah layak dipimpin rektor terbaik dari luar negeri. PTNBH juga diperkirakan layak berkolaborasi atau mengundang dosen luar negeri untuk mengajar dan meneliti, mengingat PTNBH memiliki peringkat tertinggi di antara perguruan tinggi lain di Indonesia.

"Perguruan tinggi negeri yang paling tidak sekarang posisinya Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, yang saya anggap paling mature, paling dewasa, tapi dimungkinkan juga di BLU, di Satker yang punya reputasi yang baik, bisa ke sana juga," ucap Menristek dikutip situs Setkab, Rabu (31/7).

Menristekdikti mengakui ada beberapa perbaikan peraturan yang diperlukan guna mengundang rektor luar negeri untuk memimpin perguruan tinggi di Indonesia dan dosen luar negeri untuk dapat mengajar, meneliti, dan berkolaborasi di Indonesia. Wacana ini sudah dilaporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). (gbr/fjp)