Surya Paloh Jawab Isu Jatah Kursi Menteri untuk NasDem dari Jokowi

Jakarta - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyerahkan sepenuhnya penentuan posisi menteri kepada presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi). Paloh menegaskan tak ada jumlah kursi yang diminta NasDem kepada Jokowi.

"Itu saya katakan, saya mempersiapkan apa pun keputusan itu. Jadi tidak ada angka minimal dan maksimal," kata Paloh dalam wawancara bersama CNN Indonesia, Selasa (30/7/2019).

"Karena kita tahu kita menganut dan terikat pada sistem presidensial, di mana hak-hak menentukan itu hak prerogatifnya presiden dan kita sudah berulang kali, dari sejak awal saya mengatakan memberikan dukungan kepada Presiden Jokowi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara," sambung dia.

Baca juga: Ada Isu Koalisi Keluhkan Jaksa Agung, Surya Paloh: Dia Independen

Paloh kemudian berbicara tentang target pada Pemilu 2019. NasDem, menurut Paloh, awalnya menargetkan masuk tiga besar perolehan suara terbesar, namun hasil berkata lain.

"Ya betul sekali, ini yang saya maksudkan dengan perencanaan, harapan, aktualisasi, hasil akhir tidak berjalan seperti yang kita harapkan," ujar dia.

Baca juga: NasDem Tak Akan Sodorkan Nama saat Jokowi Susun Kabinet

Meskipun target tak tercapai, perolehan suara dan kursi di DPR NasDem bertambah. Bertambahnya jumlah kursi di DPR, menurut Paloh, tak membuat dirinya meminta kursi menteri lebih kepada Jokowi.

"Ndak juga. Mungkin terasa hal yang tidak lazim. Saya katakan memang berulang kali kawan-kawan pers menanyakan mau minta jatah kursi berapa atau siapa? Sebenarnya itu hak prerogatif presiden," ujar dia.

Paloh menegaskan ingin membangun pemahaman yang positif terkait partai politik. Menurut dia, partai politik tak hanya berbicara tentang pragmatisme dan kekuasaan.

"Sejujurnya saya katakan kita harus membangun suatu pemikiran-pemahaman baru untuk mengajak masyarakat membuang citra negatif kepada institusi partai politik itu bahwa sekarang institusi partai politik itu tidak sarat dengan idealisme, tidak sarat dengan cita-cita, tidak sarat dengan nilai-nilai moral, tapi hanya sarat dengan pendekatan pragmatisme, kekuasaan. Ini tidak sehat," imbuh dia. (knv/hri)