"Sebelumnya, kami sudah meneliti 514 kabupaten/kota mana yang berpotensi terapkan program Smart City. Salah satu syaratnya adalah kemampuan ruang fiskal, APBD dikurangi biaya rutin atau biaya yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan. Terus kotanya sustainable atau tidak. Banda Aceh saya nilai layak dan punya kapasitas untuk menerapkan program Smart City," kata Rudiantara di Pemkot Banda Aceh, Selasa (30/7/2019).
Pria yang akrab disapa Chief RA itu hadir di Banda Aceh untuk menyaksikan penandatanganan nota kerja sama antara Pemkot Banda Aceh dan Ketua Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Jamalul Izza. Penandatanganan memorandum of understanding itu dilakukan di Balai Kota Banda Aceh.
Rudiantara berharap pemerintah daerah juga bekerja sama dengan pihak ketiga dalam bangun infrastruktur TIK. "Saya mendorong Pak Wali untuk menerbitkan perwal yang mengatur semua kabel utilitas harus di bawah tanah. Dengan begitu, kotanya semakin indah dan aspek pemeliharaan juga lebih mudah," jelasnya.
Rudiantara mendorong pemanfaatan TIK di segala sektor pembangunan. Dia mencontohkan di sektor kesehatan yaitu dengan menyediakan fasilitas internet di setiap puskesmas serta semua data pasien terinput.
"Jadi, saat hendak berobat, masyarakat tidak ditanya lagi soal administrasi, tapi langsung pada keluhan pasien. Begitu juga di sekolah-sekolah dan kantor pemerintah. Dengan program Smart City, pelayanan kepada masyarakat harus lebih baik," harapnya.
Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman mengaku kerja sama dengan APJII dilakukan untuk mempermudah pelayanan publik serta memangkas rantai birokrasi. Setelah adanya MoU tersebut, Aminullah berharap dapat mewujudkan Banda Aceh sebagai kota pintar yang berkesinambungan.
"Kami sangat mengharapkan peran APJII sebagai kolaborator antara kami dan mitra APJII yang kami yakin sangat berkompeten di bidangnya," bebernya.
"Misalkan terkait infrastruktur, pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM serta sektor lainnya. Dengan hal tersebut kami harapkan agar kami yang di Aceh ini akan sama infrastruktur dan kualitas SDM-nya dengan saudara-saudara kami yang ada di Pulau Jawa," imbuh Aminullah.
Aminullah berharap Menkominfo menyetujui pembentukan Aceh Internet Exchange di Kota Banda Aceh. "Hal ini tak lain dan tak bukan agar kecepatan internet di Aceh setara dengan daerah lain di Indonesia," ujarnya. (agse/knv)
