detikNews
Selasa 30 Juli 2019, 18:42 WIB

Kandungan Sulfur di Bahan Bakar Kapal Laut Akan Dibatasi 0,5%

Moch Prima Fauzi - detikNews
Kandungan Sulfur di Bahan Bakar Kapal Laut Akan Dibatasi 0,5% Ilustrasi/Foto: Dok. Kemenhub
Jakarta - Pemerintah yang menjadi anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) menegaskan, akan melaksanakan setiap ketentuan atau aturan yang telah dikeluarkan IMO, termasuk penerapan aturan Marine Pollution (Marpol) Annex VI Regulasi 14 mengenai Sulphur Oxides (SOx) and Particulate Matter mulai tanggal 1 Januari 2020.

Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Laut telah melakukan sejumlah persiapan untuk menghadapi implementasi aturan IMO tersebut.

Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Capt. Sudiono mengatakan bahwa penerapan kebijakan batasan kandungan sulfur 0,5% pada bahan bakar sebagai tindak lanjut sidang IMO MEPC ke 74 di IMO London.

"Penerapan batas kandungan sulfur 0.5% pada bahan bakar mulai 1 Januari 2020 tentu Indonesia akan ikut aturan tersebut. Saat ini Ditjen Perhubungan Laut sedang dilakukan penyesuaian dengan kondisi existing yang ada untuk dapat diterapkan oleh pelayaran nasional secara penuh nantinya," ujar Capt. Sudiono dalam keterangan tertulis, Selasa (30/7/2019).


Untuk mendukung aturan tersebut, Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2014 di mana pada pasal 36 mengatur batasan kandungan sulfur pada bahan bakar di kapal sebesar 0,5% mulai tanggal 1 Januari 2020.

Selanjutnya, juga telah diterbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.003/93/14/DJPL-18 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Batasan Kandungan Sulfur Pada Bahan Bakar dan Kewajiban Penyampaian Konsumsi Bahan Bakar di Kapal.

"Terakhir, Ditjen Perhubungan Laut telah menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.003/1/2/DK-19 tentang penyampaian hasil sidang Komite Perlindungan Lingkungan Perairan (Marine Environment Protection Commitee) ke 73 di Kantor Pusat IMO London yang ditujukan kepada seluruh UPT Ditjen Hubla dan stakeholder terkait pada tanggal 4 Januari 2019," jelas Sudiono.

Capt. Sudiono mengatakan perlu waktu untuk memastikan pelayaran nasional siap dan menyesuaikan kondisi yang ada saat ini dengan pemberlakuan aturan batasan sulfur mulai 1 Januari 2020.

Terkait ketersediaan bahan bakar sulfur 0,5%, pemerintah telah meminta Pertamina agar dapat menyiapkan bahan bakar tersebut.

"Pertamina akan menyediakan di Pelabuhan Tanjung Priok dan pelabuhan Balikpapan bahan bakar dengan kandungan sulfur maksimal 0,5% jenis MFO 180, sebanyak 380.000 KL per tahun. Sedangkan untuk jenis MFO 380 akan disediakan melalui impor," ujar Capt. Sudiono.

Saat ini jumlah produksi bahan bakar jenis MFO 180 High Sulphur (kandungan sulfur maksimal 3,5% m/m) yang selama ini diproduksi oleh RU IV Cilacap sebesar 1,9 juta KL/tahun (1030 ribu barel/bulan) masih banyak dan akan tetap digunakan untuk kebutuhan PLN, industri dan pelayaran nasional.


"Dalam kondisi ini, sesuai kesepakatan rapat di Kementerian Koordinator Bidang Maritim beberapa waktu lalu menyebutkan bahwa semua kapal berbendera Indonesia yang berlayar hanya di wilayah Indonesia masih dapat menggunakan bahan bakar dengan kandungan sulfur 3,5% hingga habis mengingat jumlahnya yang masih banyak," kata Capt. Sudiono.

Sedangkan bagi kapal yang berlayar Internasional yang memilih menggunakan metode penggunaan sistem pembersihan emisi gas buang pada kapal harus memperhatikan aturan yang diberlakukan pada pelabuhan tujuan, karena beberapa negara hanya mengizinkan penggunaan closed loop scrubber dan melarang penggunaan open loop scrubber, dimana semua limbah yang dihasilkan oleh scrubber harus ditampung di atas kapal.

Selanjutnya, semua kapal yang berlayar internasional apabila tidak dapat menerapkan aturan MARPOL Annex VI Regulasi 14 mengenai Sulphur Oxides (SOx) and Particulate Matter mulai tanggal 1 Januari 2020 akan menjadi obyek penahanan oleh petugas Port State Control di luar negeri," tutup Capt. Sudiono.

Meski demikian untuk mengikuti aturan pembatasan sulfur 0,5% ini memerlukan waktu penyesuaian. Ini mempertimbangkan kemampuan pelayaran nasional dan juga kemampuan Pertamina dalam menyediakan bahan bakar dengan batasan 0,5% tersebut. Artinya ada kepentingan nasional yang harus diutamakan saat pemberlakuan ketentuan tersebut per 1 Januari 2020.

"Sesegera mungkin akan dilakukan penyesuaian secara bertahap agar nantinya dapat memenuhi ketentuan pembatasan sulfur 0,5% secara penuh," tutup Capt. Sudiono.
(prf/ega)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com