Antasari Minta Pengawasan Capim KPK Jangan Sasar Latar Belakang Tertentu

Fajar Pratama - detikNews
Selasa, 30 Jul 2019 13:17 WIB
Antasari Azhar/Foto: Ari Saputra
Antasari Azhar/Foto: Ari Saputra
Jakarta - Mantan Ketua KPK Antasari Azhar mendorong pengawasan terhadap kandidat-kandidat yang tengah berlaga dalam seleksi capim KPK. Namun dia meminta pengawasan tersebut jangan menyasar kepada calon pimpinan dengan latar belakang tertentu.

"Kalau kita lihat belakang yang dikritik ICW dkk kan capim dari satu latar belakang saja yaitu Polri. Sementara kalau bicara pelanggaran etik misalnya, capim dari latar belakang lain juga ada," kata mantan Ketua KPK, Antasari Azhar di Jakarta, Selasa (30/7/2019).

Antasari mencontohkan, ICW pernah menyatakan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan diduga melanggar kode etik lantaran membantu PT Geo Dipa Energi dalam bentuk pemberian informasi rekening sebuah korporasi pada salah satu bank swasta.

"Tapi kenapa pelanggaran kode etik itu tidak dipersoalkan mereka lagi sekarang? Kan yang bersangkutan ikut seleksi capim KPK juga," ujarnya.

Sebagai LSM, kata Antasari, seluruh aktivitas ICW dkk seharusnya ditujukan untuk kepentingan publik. Artinya, jika ada capim KPK yang menurut mereka dan dengan fakta-fakta yang mereka miliki, dianggap akan merugikan publik, silakan dipersoalkan.

"Kalau sekarang kan seolah Koalisi LSM sedang menghadang calon dari Polri saja. Sementara yang lain, yang pernah mereka 'vonis' melanggar etik, seperti dibiarkan saja," kata Antasari.



"Kalau pengawasannya parsial begitu, publik akan menjadi curiga. Jangan-jangan mereka bekerja untuk kepentingan kelompok tertentu, bukan kepentingan publik," ujar Antasari.

Soal Koalisi LSM yang seperti 'alergi' dengan Capim KPK dari latar belakang Polri, Antasari kembali mengingatkan agar kritik mereka tidak menyimpang dari UU. Dia menyitir Pasal 21 ayat 4 UU 30/2002 tentang KPK yang menyebut Pimpinan KPK terdiri dari penyidik dan penuntut umum.

"Penyidik itu Polri dan penuntut umum itu ya Jaksa. Jadi, mengkritik sah-sah saja. Tapi jangan menyimpang dari UU," tegasnya.

Antasari juga meluruskan interpretasi Jubir KPK Febri Diansyah terhadap Pasal 43 ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa keanggotaan KPK terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Aturan ini menjadi dasar pernyataan Febri bahwa pimpinan KPK tidak harus unsur perwakilan institusi tertentu.

"Pasal yang dikutip Jubir KPK bahwa 'keanggotaan KPK terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat' itu adalah untuk KPK secara kelembagaan, bukan Pimpinan KPK-nya. Kalau bicara Pimpinan KPK lihat Pasal 21 ayat 4 UU 30/2002," ujarnya.

"Jadi unsur polisi dan jaksa untuk pimpinan KPK itu diwajibkan UU," tegasnya. (fjp/fjp)