Komnas HAM: Batasi Pesantren, JK Lukai Golongan Tertentu

Jakarta - Pernyataan Wapres Jusuf Kalla bahwa pemerintah akan membatasi pondok pesantren terkait maraknya aksi terorisme dinilai tidak tepat karena merugikan upaya hukum yang sehat."Itu tidak benar. Jangan sampai pejabat negara menggunakan statemen-statemen yang mengarah pada stereotip. Itu sangat melukai suatu golongan tertentu," kata Ketua Komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/10/2005).Abdul Hakim meminta pemerintah agar tidak terjebak dalam suatu pandangan dalam penanganan terorisme. "Karena dalam bom Bali I ada seorang santri yang terlibat kemudian digeneralisir, ini kan tidak sehat," ujar Abdul Hakim.Salah TangkapDalam kesempatan itu, Abdul Hakim menyesalkan adanya salah tangkap pelaku terorisme. "Perlu kerja keras dari aparat kepolisian agar tidak ada lagi salah tangkap," kata Abdul Hakim.Seperti diketahui, sejumlah warga dicokok polisi karena dicurigai terlibat bom Bali II atau pun terkait geng Azahari. Setelah diperiksa beberapa hari, semua orang itu dilepaskan karena tidak terbukti.Abdul Hakim juga menilai usulan revisi UU Terorisme dapat dilakukan. "Tetapi jangan sampai mengesampingkan azas-azas penghargaan HAM. Jangan sampai kita terlalu panik membangun badan ekstrayudisial karena ini akan mengacaukan yudisial kita," urai Abdul Hakim. (aan/)