"Pak Habibie kan selalu menekankan pentingnya sumber daya manusia. Sumber saya manusia iptek itu yang memang menjadi pilar dari pembangunan nasional. Beliau selalu melihat bahwa Indonesia itu belum merata pembangunan nasionalnya, belum merata juga pembangunan sumber daya manusia ipteknya," kata Hammam di kediaman BJ Habibie, Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (29/7/2019).
Hammam bersama peserta pelatihan kepemimpinan nasional angkatan ke-42 mengunjungi Habibie. Mereka berdiskusi bersama soal tantangan menyambut Indonesia emas 2045.
Dalam pertemuan tersebut, Habibie meminta kepada para calon pemimpin untuk berani berinovasi. Sehingga perekonomian Indonesia ke depannya tidak lagi bergantung pada sumber daya alam mentah, melainkan produk-produk teknologi.
"Karenanya sekarang ini didorong oleh Pak Habibie, kita harus berani. Itu inti dari yang disampaikan. Berani untuk menetapkan kebijakan-kebijakan untuk membangun SDM khususnya SDM Iptek. Apalagi sekarang itu ada di dalam undang-undang sistem inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Supaya Indonesia itu bisa meningkat pertumbuhan ekonominya, tidak hanya mengandalkan sumber daya alam," lanjutnya.
Hammam mengatakan para peserta pelatihan yang dikumpulkan ini memiliki keahlian di bidang-bidang tertentu. Mereka akan dibentuk kompetensinya agar mampu mengisi sektor yang akan dibutuhkan secara nasional nantinya.
"Secara khusus, rombongan dari angkatan 42 hadir karena mereka memiliki yang namanya policy brief untuk manajemen talenta. manajemen talenta itu adalah mengumpulkan talent-talent di sebuah bidang. misalnya bidang yang mau kita bangun, bidang dirgantara atau mau bidang renewable energy. Mampu nggak orang Indonesia itu membangun sendiri teknologi untuk itu," kata dia.
Namun, ia pun menegaskan bahwa strategi manajemen ini tidak hanya ditujukan untuk badan-badan pemerintah, melainkan juga sektor lainnya, seperti badan usaha.
"Bukan hanya talent pool-nya yang ada di pemerintahan untuk mengisi posisi-posisi birokrasi. Tapi juga lintas, private and public sector. Kita harapkan itu berhasil. Policy brief ini bisa memberi masukan baik ke pemerintahan maupun kepada badan usaha," pungkasnya. (jbr/jbr)
