Partisipasi Politik Turun, BPS Minta Warga Diberi Kebebasan Sampaikan Kritik

Jakarta - Partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan menjadi salah satu yang mengalami penurunan dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2018. Badan Pusat Statistik (BPS) menilai warga harus diberi kebebasan untuk menyampaikan kritik.

"Dari aspek hak politik ini ada satu yang perlu diwaspadai, yaitu menurunnya partisipasi masyarakat dalam memberikan kritik atau masukan kepada penyelenggaraan pemerintah. Pada tahun 2018 ini partisipasi masyarakat dalam memberikan kritik maupun saran menunjukkan penurunan," kata Kepala BPS Kecuk Suhariyanto di kantornya, Jalan dr Sutomo, Jakarta Pusat, Senin (29/7/2019).

Baca juga: Indeks Demokrasi 2018 versi BPS: Jakarta Tertinggi, Papua Barat Buruk

Angka indikator tersebut mengalami penurunan dari yang sebelumnya tahun 2017 sebesar 83,09 menjadi 78,19 pada tahun 2018. Menurut Suhariyanto, dalam demokrasi yang sehat, idealnya ada umpan balik dari masyarakat untuk memberikan kritik maupun saran perbaikan.

"Jadi ke depan kita harus memberikan kesempatan supaya mereka mempunyai kebebasan untuk menyampaikan saran atau kritik dengan cara-cara yang memang sudah digariskan," ujarnya.

Menurut Suhariyanto, ada dua kemungkinan yang menjadi penyebab turunnya indikator partisipasi masyarakat, yaitu tidak adanya saluran dan masyarakat tidak bebas menyampaikan kritik. Namun, ia menambahkan faktor penyebab di berbagai daerah bisa berbeda.

"Kalau katakanlah masyarakat merasa kritiknya tidak ditanggapi, itu juga bisa menurunkan partisipasi. Tapi dari indeks ini kami cuma melihat jumlah dari kritik maupun saran itu menurun, nah itu yang harus kita telusuri penyebabnya apa. Di berbagai daerah bisa beda-beda," ucapnya.

Sementara itu, terkait dengan turunnya aspek kebebasan sipil, Suhariyanto menyebut ada faktor pemilu yang terjadi di beberapa daerah. Ia mengatakan hal itu karena munculnya banyak berita hoax yang membuat suasana memanas.

"Itu tadi, maksud saya berita-berita hoax yang tidak bertanggung jawab membuat suasana agak panas, tetapi mudah-mudahan ke depan bisa kita selesaikan," ucap Suhariyanto.

"Kan itu berimbas ke bawah ya. Karena fanatisme dari masing-masing pengikut ya, jadi mari itu kita lupakan, dan sudah tercermin di Indeks Demokrasi, jadi ke depan semoga lebih baik lagi," imbuhnya.

Baca juga: Indeks Demokrasi Indonesia: Peran Parpol Naik, Kebebasan Berkeyakinan Turun

Suhariyanto menambahkan penurunan itu juga dipicu karena lamanya masa kampanye. Ia setuju jika masa kampanye bisa diperpendek.

"Kemungkinan iya (masa kampanye yang lama) menjadi peluang untuk saling berdebat dan menyerang pihak-pihak tertentu jadi makin panjang. Kalau bisa diperpendek, saya setuju," tuturnya.

Suhariyanto juga menyoroti indikator ancaman penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat yang nilainya juga mengalami penurunan. Ia menilai ada faktor munculnya hoax yang membuat suasana memanas.

"Saya lihat kemarin dalam pelaksanaan Pemilu 2019 ini agak panas terutama karena munculnya hoax yang tidak bertanggung jawab, hingga di lapisan bawah pun terjadi friksi-friksi, yang menurut saya itu agak di luar kepantasan. Jadi ke depan saya pikir kita tidak boleh lagi terpecah pecah seperti itu," pungkasnya.


Simak Video "BPS: Indeks Demokrasi Indonesia Naik Dibanding Tahun 2017"

[Gambas:Video 20detik]

(azr/idh)