detikNews
Senin 29 Juli 2019, 15:20 WIB

Indeks Demokrasi 2018 versi BPS: Jakarta Tertinggi, Papua Barat Buruk

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Indeks Demokrasi 2018 versi BPS: Jakarta Tertinggi, Papua Barat Buruk Foto: Rilis BPS tentang Indeks Demokrasi Indonesia (Azizah/detikcom)
Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) per provinsi pada tahun 2018. Hasilnya, IDI DKI Jakarta yang terbaik sementara Papua Barat menjadi satu-satunya provinsi yang angka indeksnya masuk dalam kategori buruk atau di bawah 60.

Berikut 5 provinsi dengan Indeks Demokrasi Indonesia tertinggi dan terendah:

5 provinsi dengan angka IDI 2018 tertinggi:
1. DKI Jakarta (85,08) kategori baik
2. Bali (82,37) kategori baik
3. Nusa Tenggara Timur (82,32) kategori baik
4. Kalimantan Utara (81,07) kategori baik
5. Daerah Istimewa Yogyakarta (80,82) kategori baik



5 provinsi dengan angka IDI 2018 terendah:
1. Papua Barat (58,29) kategori buruk
2. Papua (62,20) kategori sedang
3. Sumatera Utara (64,33) kategori sedang
4. Jawa Barat (65,50) kategori sedang
5. Sumatera Barat (67,06) kategori sedang

"Catatan khusus untuk Papua Barat, IDI-nya berkategori buruk di bawah 60 (58,29). Tahun 2017 IDI Papua Barat sedang (62,76)," kata Kepala BPS Kecuk Suhariyanto di kantor BPS, Jalan dr Sutomo, Jakarta Pusat, Senin (29/7/2019).

BPS memberi kategori buruk untuk provinsi dengan skor IDI di bawah 60. Pemilik skor IDI 60-80 masuk kategori sedang sementara pemilik skor IDI di atas 80 masuk kategori baik.



Salah satu penyebab rendahnya skor IDI Papua Barat adalah akibat aspek kebebasan sipil menurun tajam. Suhariyanto mengatakan kaderisasi partai politik di Papua Barat tidak sebaik provinsi lain.

"Sebetulnya kalau kita lihat per aspek yang turunnya paling tajam itu adalah aspek kebebsan sipil. Sementara aspek hak politiknya oke, kemudian lembaga demokrasinya juga agak turun. Kaderasi di Papua Barat tidak sebagus di provinsi lain," ujarnya.

Suhariyanto lalu menjabarkan sejumlah kasus di Papua Barat yang berkaitan dengan ancaman dari aparat kepada masyarakat. Selain itu, ada pula kasus intimidasi terhadap wartawan.

"Masih ada kasus ancamam dari aparat pemerintah kepada masyarakat dan kebebasan berpendapat dan berserikat. Kemudian ada kasus ancaman dari masy kepada masyarakat. Di sana bisa dicek, masih ada kasus intimidasi kepada wartawan, masih ada kasus ketika pegawai di suatu instansi melaporkan kepada DPRD terkait honor yang tidak cair itu mereka dimutasi. Itu kan bentuk-bentuk ancaman seperti itu yang menjadi mengganggu di Papua Barat," jelasnya.

Suhariyanto mengatakan ada 14 provinsi yang mengalami penurunan IDI. Penurunan paling tajam ada di Provinasi Bangka Belitung, Jambi, dan Kalimantan Tengah.

"Penurunan IDI Kepulauan Bangka Belitung terutama dipengaruhi aspek lembaga demokrasi. Penurunan IDI di Jambi terutama dipengaruhi aspek kebebasan sipil. Penurunan IDI Kalimantan Tengah dipengaruhi aspek hak-hak politik," ucap Suhariyanto.



Di sisi lain, ada lima provinsi dengan angka IDI yang masuk dalam kategori baik (di atas 80). DKI Jakarta menjadi provinsi dengan raihan IDI tertinggi, yaitu 85,08.

"Provinsi DKI Jakarta berhasil mempertahankan posisi pada peringkat pertama dengan nilai IDI sebesar 85,08, diikuti Provinsi Bali dengan nilai IDI sebesar 82,37. Posisi ketiga dan keempat adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Utara dengan IDI masing-masing sebesar 82,32 dan 81,07. Posisi kelima ditempati oleh Provinsi DI Yogyakarta dengan capaian IDI sebesar 80,82," ungkap Suhariyanto.

Sementara itu, ada 20 provinsi yang mengalami peningkatan angka IDI. Provinsi Aceh, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tenggara mengalami kenaikan IDI tertinggi.

"Peningkatan IDI Aceh terutama dipengaruhi aspek lembaga demokrasi. Peningkatan IDI Nusa Tenggara Timur terutama dipengaruhi aspek kebebasan sipil. Peningkatan IDI Sulawesi Tenggara terutama dipengaruhi aspek lembaga demokrasi," tuturnya.


BPS: Indeks Demokrasi Indonesia Naik Dibanding Tahun 2017:

[Gambas:Video 20detik]




(azr/imk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com