Round-Up

Kontroversi Rencana 17 Agustusan di Pulau Buatan

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 27 Jul 2019 05:04 WIB
Suasana perumahan mewah di Pulau D Reklamasi (Foto: Pradita Utama)
Jakarta - Rencana upacara HUT ke-74 RI yang akan digelar Pemprov DKI Jakarta di Pantai Maju atau Pulau D reklamasi menuai kontroversi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku masih mengkaji rencana tersebut.

Rencana pelaksanaan upacara 17 Agustus di Pulau Reklamasi ini awalnya disampaikan Corporate Secretary PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Hani Sumarno. Tempat itu dipilih sebab
Pemprov ingin mencitrakan Pantai Maju bisa diakses oleh publik.

"Biasanya upacara di Monas, kali ini berbeda, tingkat provinsi upacara HUT RI di kawasan Pantai Maju," Kata Corporate Secretary PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Hani Sumarno kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (24/7/2019).



Alasan lain Pantai Maju dipilih sebagai lokasi upacara 17 Agustus karena pantai itu dianggap memiliki fasilitas memadai. Akses menuju lokasi juga sudah bagus.

"Yang unik karena tempatnya, lokasi berbatasan langsung (laut). Dengan jalan sehat dan sepeda santai yang disingkat Jalasena. Jalasena sudah jadi 3,6 km dari 7,6 km yang direncanakan," kata Hani.

Hani berharap Pantai Maju menjadi representasi kawasan pulau reklamasi. Menurut dia, kawasan tersebut terbuka diakses publik.

"Ini juga menjadi representasi kawasan pantai di pulau yang direklamasi ini diakses publik secara terbuka," pungkasnya.

Kritik pun muncul dari PDIP DPRD DKI Jakarta. PDIP meminta pemprov menggelar kegiatan 17 Agustus di tempat yang laik.

"Komenku sederhana, apa sih yang mau disasar dari peringatan 17 Agustus di Pulau Reklamasi itu. Peringatan 17 Agustus itu kan PDIP nilai sangat sakral. Saran saya Pemprov harus memperingati itu di tempat layak untuk dijadikan hari kemerdekaan," kata Gembong kepada wartawan, Jumat (26/7/2019).