KPK Cecar Wali Kota Batam-Anggota DPRD Kepri Terkait Perizinan Reklamasi

KPK Cecar Wali Kota Batam-Anggota DPRD Kepri Terkait Perizinan Reklamasi

Ibnu Hariyanto - detikNews
Jumat, 26 Jul 2019 23:26 WIB
Kabiro Humas KPK Febri Diansyah (Ari Saputra/detikcom)
Kabiro Humas KPK Febri Diansyah (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - KPK memeriksa tujuh saksi, mulai Wali Kota Batam Muhammad Rudi hingga anggota DPRD Kepulauan Riau (Kepri), terkait kasus dugaan suap perizinan reklamasi dengan tersangka Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun. KPK mendalami pengetahuan saksi terkait perizinan reklamasi di Kepri tersebut.

"Ada tujuh orang ya tadi yang diperiksa di polres setempat. Kami mendalami lebih lanjut beberapa informasi terkait dengan proses perizinan di sana, tentu saja yang ada kaitannya dengan posisi Gubernur Kepri di dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (26/7/2019).

Saksi lain yang diperiksa adalah HTS Arif Fadilah selaku Sekda Provinsi Kepri, Firdaus selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepri, Tahmid selaku Kepala Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Bun Hai selaku notaris, dan seorang wiraswasta Sugiarto. Menurut Febri, selain soal kasus suap, para saksi juga dicecar soal dugaan gratifikasi ke Nurdin Basirun.

"Juga kasus gratifikasi yang kami dalami saat ini. Kemarin juga dilakukan pemeriksaan terhadap pihak swastanya, di pihak swasta yang sebagian rumahnya dilakukan penggeledahan sebelumnya," sebutnya.

Febri menambahkan, selain melakukan pemeriksaan, KPK melakukan rekonsiliasi terkait penyelesaian aset daerah yang bermasalah di Kepri. Dengan rekonsiliasi itu, KPK berharap ke depan pengelolaan aset-aset milik daerah di Kepri menjadi semakin maksimal, sehingga tidak menyebabkan kerugian negara.

"Jadi ada aset yang nilainya miliaran rupiah yang itu tercatat di provinsi misalnya atau tercatat di kabupaten/kota tertentu tapi digunakan oleh kabupaten/kota yang lain. Nah, ini berisiko nantinya bisa merugikan keuangan negara kalau dibiarkan berlarut-larut, sehingga kami dan kejaksaan setempat itu melakukan proses rekonsiliasi data di sana. Sekaligus harapannya ke depan pencatatan soal aset daerah ini bisa lebih maksimal," ujarnya.


KPK sebelumnya menetapkan Nurdin sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT). Selain Nurdin, KPK menetapkan Edy Sofyan selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemprov Kepri; Budi Hartono selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Pemprov Kepri; dan Abu Bakar selaku swasta.

Nurdin diduga menerima suap dari Abu Bakar terkait perizinan reklamasi. Abu Bakar diduga memberi suap senilai total Rp 159 juta agar diberi izin prinsip untuk lokasi reklamasi di Kepri.

KPK juga menyita duit Rp 6,1 miliar yang diduga terkait gratifikasi Nurdin. Duit itu disita saat OTT dan penggeledahan di rumah dinas Nurdin dalam pecahan berbagai mata uang yang ditemukan berserakan di kamarnya. (ibh/nvl)