Moeldoko: Jokowi akan Cek Rekam Jejak Hukum Calon Menterinya

Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan yang juga Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Moeldoko, mengatakan penyusunan kabinet menjadi hak prerogatif Jokowi sebagai presiden. Jokowi disebutnya sudah menentukan kriteria pemerintahannya ke depan.

"Ya, kan presiden sudah menentukan kriteria berikutnya program pemerintahan ke depan seperti apa. Dinamika perkembangan lingkungan sudah digambarkan, itu perlu cara-cara baru dalam mengelola supaya bisa efektif. Cara-cara baru ini perlu awak yang seperti apa kan seperti apa. Ini bisa dijabarkan," ujar Moeldoko di Resto Seribu Rasa, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/7/2019).

Baca juga: JK-Moeldoko Hadiri Pembubaran TKN Jokowi

Menurut Moeldoko, Jokowi juga akan mengecek rekam jejak calon menterinya dalam kabinet. Rekam jejak yang dimaksud berkaitan dengan hukum dan rekam jejak profesional.

"Pastilah, rekam jejak secara profesional dan rekam jejak dari sisi hukum dan lain-lain. Pastilah itu," ujar Moeldoko.

Baca juga: Moeldoko Tegaskan KSP Bukan Wadah Tampung Relawan Jokowi-Amin

Moeldoko menyebut Jokowi terus berkomunikasi dengan pimpinan partai koalisi. Menurutnya, komunikasi tersebut masih dinamis.

"Saya pikir komunikasi Pak Jokowi dengan seluruh pimpinan parpol berjalan terus. Jadi saya pikir nggak perlu ada momentum khusus. Tetapi juga bisa akan terjadi nanti. Sekali lagi, ya itu sangat dinamis. Cara memaknainya juga harus dinamis," ucapnya.

Seperti diketahui, hari ini TKN Jokowi akan dibubarkan. Namun, menurut Moeldoko, tidak akan ada pembahasan koalisi dalam pertemuan hari ini.

"Nggak, nggak ada. Konteksnya beda. TKN nggak ada kaitannya sama koalisi. Koalisi kan bicara dengan ketum, beda case-nya. Ini hanya satu sayap melakukan tugas-tugas politik, dalam pemenangan. Enough sampai situ," ungkap Moeldoko.

"Sekali lagi teman-teman sekalian, ini hanya pertemuan biasa, hal yang wajar, pernah dibentuk, maka akan dibubarkan karena ada batas waktu, kan gitu," imbuhnya.

Moeldoko menegaskan Koalisi Indonesia Kerja (KIK) tetap solid. Namun ia mengatakan ada kemungkinan jumlah partai dalam koalisi bisa bertambah.

"(KIK bertambah atau berkurang) ya bisa aja, namanya juga politik gitu," pungkasnya.


Simak Juga 'Ada AHY hingga Nadiem, Daftar Calon Menteri Milenial Versi ASI':

[Gambas:Video 20detik]

(azr/knv)