Perda Pajak PKL Berpotensi Gagalkan Pempek Jadi Warisan Dunia UNESCO

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 26 Jul 2019 10:45 WIB
Ilustrasi pempek (Kurnia/detikTravel)
Palembang - Tim kajian pengajuan pempek sebagai warisan dunia tak benda UNESCO meminta Pemkot Palembang meredam isu pajak pempek. Aturan pajak PKL yang turut dirasakan pedagang pempek bisa membuat proses pemilihan pempek sebagai warisan dunia terganggu.

"Jika melihat reaksi masyarakat akhir-akhir ini sebenarnya cukup mengganggu perjuangan tim dalam memantapkan pempek sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO, lebih baik biarkanlah dulu UMKM pempek itu, sebab pempek belum mencapai puncak perkembangannya," ujar anggota tim kajian (ad hoc) pempek untuk warisan dunia tak benda, Vebri Al-lintani, yang dilansir dari Antara, Jumat (26/7/2019).



Kajian ini dilakukan karena latar belakang sejarah pempek. Vebri menjelaskan pempek sudah ada sejak masa Kerajaan Sriwijaya dengan nama 'klesaan', lalu pada awal abad ke-19 muncul seorang penjual klesaan keturunan Tionghoa yang sering dipanggil dengan sebutan 'apek-apek', sampai akhirnya lahirlah istilah 'empek-empek'.

"Kajian sejarah ini masih terus disempurnakan dengan menguatkan bukti sejarah lainnya," jelas Vebri.

Menurutnya, informasi pajak pempek muncul di saat yang kurang tepat karena pempek baru saja mendapatkan predikat kuliner kota kreatif dari Bekraf RI pada akhir Juni 2019. Selain itu, tim yang berjumlah 10 orang sedang berjuang dan akan mengirimkan hasil kajian mengenai pempek dari berbagai aspek ke UNESCO agar menjadi salah satu warisan dunia tak benda.

Vebri menjelaskan pempek kini sedang bersaing dengan 24 usulan warisan tak benda lainnya. Pempek juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya nasional.

"Jika pempek ditetapkan sebagai warisan dunia tak benda, maka dampaknya akan luar biasa sekali, karena itulah Pemkot seharusnya bergembiar dan mendukung dengan regulasi bisnis yang memudahkan UMKM, agar perkembangannya sesuai harapan," jelasnya.



Dia menjelaskan ada ribuan pedagang pempek, mulai skala kecil hingga industri, di Kota Palembang. Karena itu, menurutnya, Pemkot setempat perlu meninjau ulang aturan pajak pempek.

"Jika 10 persen rasanya terlalu besar, turunkan lagi menjadi dua atau tiga persen saja, mungkin pedagang sanggup membayarnya," pungkas Vebri. (rvk/tor)