Baru 61 Persen Warga Miskin DIY Terima Subsidi Langsung Tunai

Yogyakarta - Jumlah keluarga miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang menerima dana subsidi langsung tunai (SLT) program kompensasi pengurangan subsidi (PKPS) BBM baru sekitar 61,79 persen atau 138.377 keluarga dari 223.956 keluarga miskin. Sedangkan jumlah dana yang sudah dibayarkan sebesar Rp 41.513.100.000."Sedang kartu kompensasi BBM (KKB) yang telah terdistribusikan sebanyak 220.832 dari target 223.956 atau mencapai 98,61 persen," kata Kabid Perekonomian dan Penguatan Potensi Masyarakat Bapeda DIY, Astungkoro ketika dihubungi detikcom, Selasa (18/10/2005). Menurut Astungkoro dari 223.956 kartu kompensasi BBM (KKB) yang seharusnya didistribusikan kepada keluarga miskin, terdapat 3.124 buah yang belum diberikan kepada keluarga miskin. Dari jumlah itu yang dinyatakan tidak layak menerima sebanyak 2.383 keluarga. Setelah dibuka posko pengaduan, jumlah calon rumahtangga diduga miskin tambahan sebanyak 44.224 dengan perincian Kulonprogo sebanyak 2.871 keluarga, Bantul 14.344, Gunungkidul 7.763, Sleman 10.420 dan Kota Yogyakarta sebanyak 8.826."Dengan perincian untuk Kabupaten Sleman yang tidak layak sebanyak 1.191 keluarga, 404 keluarga di Gunungkidul, 336 keluarga di Bantul, 296 keluarga di Kulonprogo, dan 156 keluarga di Kota Yogyakarta. Sedang kartu yang belum didistribusikan karena penerima meninggal dunia maupun pindah alamat sebanyak 123 buah," katanya.Dari 223.956 keluarga miskin penerima SLT itu katanya, paling banyak menerima adalah Kabupaten Gunungkidul, yaitu 75.281. Namun yang sudah terbayarkan baru 34,18 persen atau 25.731 keluarga. Sedangkan dana yang telah disalurkan kepada warga miskin sebesar Rp 7.719.300.000.Menurut dia, meski pemerintah pusat menetapkan batas akhir pengaduan maupun data masuk pada 31 Oktober 2005, tapi untuk DIY dibatasi paling lambat 24 Oktober 2005. Hal ini untuk memberikan waktu proses pengolahan data serta verifikasi untuk kemudian diserahkan kepada pemerintah pusat serta memudahkan pengolahan data. "Selama kami membuka posko sudah ada sekitar 50 ribu pengaduan yang masuk. Rata-rata mempertanyakan mengapa tidak terdaftar sehingga tidak menerima dana subsidi langsung tunai, padahal mereka mengaku miskin. Dari semua pengaduan itu, datanya juga akan kami kirimkan kepada pusat serta BPS untuk pengecekan ulang atau verifikasi," kata Astungkoro. (gtp/)