TII: Indonesia Negara Nomor 6 Paling Korup Sedunia

Jakarta - Setahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, peringkat korupsi Indonesia belum beranjak secara signifikan. Indonesia masih masuk 10 besar negara paling korup di dunia, tepatnya berada di urutan ke-enam negara paling korup.Ini terungkap dari hasil penelitian Transparency International yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pengurus Transparency International Indonesia (TII) Todung Mulya Lubis dalam jumpa pers di sebuah rumah makan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (18/10/2005).Dari penelitian dilakukan terhadap 159 negara di dunia, Indonesia menempati urutan 137 atau keenam dari bawah dengan corruption perceptions index (CPI) 2,2. Skala nilai dalam ICP adalah 0 sampai 10. Indonesia mendapat nilai yang sama dengan Azerbaijan, Kamerun, Ethiopia, Irak, Liberia, dan Uzbekistan. Di kawasan Asia Tenggara hanya Myanmar dengan skor 1,8 yang peringkatnya lebih buruk dari Indonesia, sehingga Indonesia menjadi runner-up negara paling korup di Asia Tenggara. Di tingkat dunia, Myanmar merupakan negara nomor dua paling korup. Sedangkan negara paling korup adalah Bangladesh dan Chad. Negara paling bersih adalah Islandia, negara terbersih kedua adalah Finlandia dan Selandia Baru.Indonesia tertinggal jauh dari Singapura yang ICP-nya 9,4 dan menjadi negara paling bersih nomor lima. Indonesia juga kalah dari negara tetangga Malaysia yang memiliki skor 5,1, Thailand 3,8, Vietnam dan Laos masing-masing 3,3, Filipina 2,5, dan Kamboja 2,3.Dibandingkan dengan tahun 2004, perbaikan ICP dan peringkat Indonesia relatif kecil, yakni dari ICP 2,0 menjadi 2,2. Sementara dari segi peringkat, dari 146 negara yang disurvei, Indonesia berada pada urutan ke-133 atau urutan kelima dari bawah. Dengan perbaikan yang sangat kecil itu, rapor Indonesia dalam pemberantasan korupsi masih merah. "Rapornya tetap merah. Pemberantasan korupsi di Indonesia masih kalah cepat dengan korupsinya," kata Todung.Pemerintahan SBY-JK juga dinilai gagal dalam memanfaatkan kesempatan emas untuk melakukan pemberantasan korupsi. "Pemerintah bisa memperbaiki hal ini dengan menyelesaikan kasus-kasus korupsi besar seperti kasus suap di MA dan kasus Bank Mandiri," demikian Todung Mulya Lubis.Bisakah? Kita lihat tahun depan. (gtp/)