Calo di DPR Sulit Dibuktikan

Jakarta - Praktek percaloan di DPR RI kemungkinan besar memang ada. Namun sejauh ini Badan Kehormatan (BK) DPR masih sulit untuk membuktikannya.Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua BK DPR RI Gayus Lumbun usai mengikuti rapat yang memeriksa aktivis Irma Hutabarat dan anggota Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi Darus Agap di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/10/2005)."Yang sudah ditemukan adalah pelanggaran etika, sedangkan untuk masalah kriminalnya ke wilayah penegak hukum. BK tidak bisa berbuat apa-apa," kata Gayus Lumbun.Gayus menuturkan dalam rapat BK hari, Irma menjelaskan, pertemuannya dengan sejumlah anggota DPR adalah untuk memperjuangkan kepentingan daerah asalnya, yakni Sumut.Dalam kesempatan pemeriksaan itu, Irma mengaku bertemu dengan Ketua Panitia Anggaran Emir Moeis dan Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno. Irma merasa terpanggil, makanya dia menemui beberapa anggota DPR, termasuk dua anggota DPR dari Sulawesi Selatan yang disebut-sebut dalam kasus ini."Tapi kami belum mendapat buktinya. Karena yang menjadi masalah adalah kalau orang itu di luar DPR. Karena agak sulit memastikannya. Tapi kami tetap akan melakukan crosscheck," kata Gayung.Salah satu anggota DPR dari Sulsel itu berinisial AS, sedangkan satunya lagi Gayus mengaku lupa. "Yang jelas dua-duanya adalah kontraktor," terang Gayus.Sementara Wakil Ketua BK lainnya Tiuarlan Basaria Hutagaol mengungkapkan, Irma kesal dengan pemberitaan di sejumlah media massa yang memberitakan dirinya disebut-sebut terlibat praktek percaloan di DPR."Dia mengatakan secara hati nurani memang ada praktek percaloan di DPR. Namun tidak bisa diungkap seperti kentut, ada baunya tapi tidak bisa dilihat bentuknya," kata Tiurlan. (san/)