Anggota DPD DKI Terpilih Bicara Penolakan Pemindahan Ibu Kota

Anies Baswedan dan 4 anggota DPD DKI terpilih. (Arief Ikhsanudin/detikcom)

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperkenalkan 4 anggota DPD DKI terpilih, yakni Fahira Idris, Sylviana Murni, Jimly Asshiddiqie, dan Sabam Sirait. Anies mengatakan keempatnya akan dilantik pada 1 Oktober mendatang.

"Empat ini yang terpilih kemarin insyaallah tanggal 1 Oktober mendatang akan dilantik. Empat inilah yang nanti akan mewakili masyarakat Jakarta, Provinsi DKI, di DPD," kata Anies di Balai Kota, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2019).

Anies menyebut pertemuannya dengan keempat anggota DPD DKI terpilih ini sebagai bentuk silaturahmi. Dia berharap para anggota terpilih bisa memperjuangkan aspirasi warga DKI.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Insyaallah nanti empat anggota DPD dengan Pemprov DKI akan terus bersilahturahmi dan berkomunikasi terus dan mereka nanti akan memperjuangkan yang menjadi aspirasi dari Provinsi DKI Jakarta," ujarnya.

Jimly menambahkan dirinya mengaku bersyukur bisa bersilaturahmi dengan Anies. Dia berkomitmen dalam lima tahun ke depan akan bersinergi untuk mengedepankan kepentingan warga DKI.

Pada kesempatan itu, keempat anggota DPD DKI terpilih ini juga sempat dimintai tanggapan soal pemindahan Ibu Kota. Keempatnya kompak menolak pemindahan Ibu Kota DKI ke daerah lain.

"Tadi kami berempat sepakat bahwa kami anggota DPD Provinsi DKI Jakarta tidak setuju bila Ibu Kota dipindahkan ke Kalimantan, (atau) daerah lain," ucap Fahira Idris.

Menurut Fahira, pemindahan Ibu Kota memerlukan biaya mahal. Jadi lebih baik uang tersebut digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

"Biayanya pasti triliunan. Sedangkan kita lebih banyak membutuhkan biaya itu untuk masyarakat. Banyak yang harus dibangun, soal kesejahteraan, BPJS seperti apa. Menurut saya, pemerintah menjawab dulu permasalahan krusial yang menyangkut masyarakat itu sendiri," ucap Fahira.

Hal senada disampaikan Sabam Sirait. Dia tidak setuju dengan rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut karena akan mengeluarkan biaya besar.

"Pertama kali mendirikan ibu kota negara akan triliunan keluar uang. Kita lebih memerlukan untuk yang lain daripada itu," ucap Sabam.