detikNews
Senin 22 Juli 2019, 13:07 WIB

Kapal Laut Wajib Pasang AIS, Ini Penjelasan Kemenhub

Akfa Nasrulhak - detikNews
Kapal Laut Wajib Pasang AIS, Ini Penjelasan Kemenhub Ilustrasi (Foto: Dok. Ditjen Perhubungan Laut)
Jakarta - Direktur Kenavigasian Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Basar Antonius memaparkan pentingnya mengaktifkan Sistem Identifikasi Otomatis atau Automatic Identification System (AIS) bagi kapal laut saat berlayar di perairan Indonesia.

Menurutnya, kewajiban tersebut merupakan bentuk dukungan dan kepedulian stakeholder pelayaran dan masyarakat maritim terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran.

Menurut Basar, pemerintah menaruh perhatian terhadap upaya peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran di Indonesia. Salah satunya lewat Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 7 Tahun 2019 yang mewajibkan pemasangan dan pengaktifan AIS di kapal-kapal yang berlayar di Perairan Indonesia, baik kapal nasional maupun kapal asing.

Sebelumnya, pemerintah telah meminta masukan dan tanggapan dari stakeholder pelayaran juga masyarakat maritim sehingga substansi dari peraturan ini tentunya telah mengakomodasi dengan melakukan penyesuaian yang diperlukan dan pada akhirnya diundangkan pada 20 Februari 2019.


"Jadi, pemerintah tidak serta-merta membuat suatu aturan dengan tidak melibatkan stakeholder juga masyarakat maritim," ujar Basar dalam keterangan tertulis, Senin (22/7/2019).

Dalam acara Sosialisasi Implementasi PM Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemasangan dan Pengaktifan AIS di Tarakan, Kalimantan Utara, itu, Basar mengatakan peraturan tersebut akan diberlakukan mulai 20 Agustus 2019. Meski demikian, menurutnya, pemerintah tidak menutup semua masukan dalam pelaksanaan peraturan tersebut. Karena itu, akan menjadi langkah korektif untuk ke depannya sehingga PM Nomor 7 Tahun 2019 akan menjadi lebih baik dalam pelaksanaannya.

"Kami berharap agar stakeholder pelayaran dan masyarakat maritim dapat mendukung salah satu upaya pemerintah untuk peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran dengan pemberlakuan PM Nomor 7 Tahun 2019 tentang kewajiban pemasangan dan pengaktifan AIS yang diberlakukan mulai 20 Agustus 2019. Kami juga meminta masyarakat memahami pemberlakuan PM 7 Tahun 2019 ini semata-mata untuk keselamatan dan keamanan pelayaran serta untuk memperkuat kedaulatan dan menunjukkan Indonesia sebagai negara hukum di samping sebagai negara kepulauan terbesar di dunia," tutup Basar.

Sebagai informasi, AlS merupakan sistem pemancaran radio very high frequency (VHF) yang menyampaikan data-data melalui VHF Data Link (VDL) untuk mengirim dan menerima informasi secara otomatis ke kapal lain, stasiun vessel traffic services (VTS), dan stasiun radio pantai (SROP).


Ada dua kelas tipe AIS, yaitu AIS Kelas A dan AIS Kelas B. AIS Kelas A, wajib dipasang dan diaktifkan pada Kapal Berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan Konvensi Safety of Life at Sea (SOLAS) yang berlayar di wilayah perairan Indonesia. Sedangkan AIS Kelas B juga wajib dipasang dan diaktifkan pada kapal-kapal berbendera Indonesia dengan ketentuan tertentu. Antara lain kapal penumpang dan kapal barang non-konvensi berukuran paling rendah GT 35, serta kapal yang berlayar antar lintas negara atau yang melakukan barter-trade atau kegiatan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Selain itu, yang wajib memasang dan mengaktifkan AIS Kelas B adalah Kapal Penangkap Ikan yang berukuran paling rendah GT 60. Pengawasan penggunaan AIS dilakukan oleh petugas Stasiun VTS, petugas SROP, pejabat pemeriksa keselamatan kapal, dan pejabat pemeriksa kelaiklautan kapal asing.
(prf/ega)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com